Kadin Merespons Positif Paket Kebijakan Kemudahan Berusaha

Kadin Indonesia optimistis inisiatif pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Kemudahan Berusaha yang akan berlaku Februari 2014 akan mendorong munculnya semangat kewirausahawan masyarakat. Paket kebijakan ini merupakan langkah positif untuk terus menjaga laju pertumbuhan ekonomi dan sekaligus menurunkan tingkat pengangguran.

“Kadin tentunya menyambut baik paket kebijakan tersebut yang memudahkan masyarakat untuk memulai kegiatan usahanya secara cepat dan mudah. Kebijakan ini juga akan mengakomodir keinginan mereka yang mau berusaha sehingga akan makin banyak jumlah UKM nantinya,” kata Suryo Bambang Sulisto, Ketua Umum Kadin Indonesia, di sela-sela Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia, di Palembang, Sabtu (2/11/2013).

Suryo Bambang Sulisto, Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto, Ketua Umum Kadin Indonesia

Peningkatan jumlah UKM dipandang strategis mengingat selama ini UKM telah membuktikan mampu berkontribusi secara positif pada laju perekonomian Indonesia, terutama saat menghadapi tantangan seperti krisis ekonomi di tahun 2008.

Suryo memperkirakan bahwa pelemahan ekonomi dunia masih akan berlanjut di tahun 2014. Kondisi global ini menjadikan fondasi perekonomian Indonesia belum terlalu kuat sehingga berpotensi memperlemah tren positif laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Tahun depan, menurut dia, perekonomian Indonesia masih menghadapi tantangan berat dan sangat rentan terhadap perkembangan krisis ekonomi global. Meski demikian, ada tanda-tanda bahwa Indonesia masih merupakan negara yang menarik untuk investasi. “Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Foreign Direct Investment (FDI) masih menunjukkan tren meningkat. Tapi masalah daya saing masih belum teratasi,” ungkapnya.

Di sisi lain, lanjut Suryo, pembangunan infrastruktur yang menjadi kunci untuk mengatasi banyak masalah, ternyata terhambat oleh masalah tanah dan masalah perijinan di daerah. Sama halnya dengan pembangunan industri yang perencanaannya sudah dibuat oleh Kementerian Perindustrian dengan baik, namun masih terkendala oleh dua masalah tersebut.

Kadin pun mencatat, profil APBN tahun 2014 tidak memberi harapan tinggi bagi dunia usaha untuk melaju. Lantaran kecilnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur, yaitu hanya Rp 188,7 triliun. Hanya naik 4,4 persen dari anggaran tahun 2013. “Dengan memperhitungkan inflasi yang sebesar 5,5 persen, maka secara riil anggaran infrastruktur itu menurun,” kata Suryo.

Pihaknya lantas mempertanyakan, apakah anggaran yang demikian kecil tersebut akan dapat memperbaiki infrastruktur yang ada di daerah-daerah, serta membangun infrastruktur baru? Kadin pun beranggapan, dengan terbatasnya anggaran infrastruktur dalam APBN 2014, maka dapat diperkirakan bahwa pembangunan infrastruktur di daerah akan digantungkan pada investasi swasta.

Untuk membangun infrastuktur nasional di tahun ini saja, BUMN sudah mendapat beban untuk membiayai 15 proyek di 6 koridor sebesar Rp 359 triliun. Kepada pihak swasta, Kadin menganjurkan untuk sebesar mungkin berpartisipasi melakukan investasi dalam rangka mengembangkan perekonomian di daerah.

Kebijakan kemudahan berusaha, ungkap Suryo, bisa mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi yang dinilai cukup baik bagi iklim usaha. Pihaknya menganjurkan agar para pengusaha memberikan informasi kepada Kadin bila dalam pelaksanaannya ditemui berbagai hambatan dan penyimpangan terhadap kebijakan yang ingin mempermudah proses berusaha. (EVA)

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)