Ketua Kadin Rosan P. Roeslani: Target Pajak Di APBN 2016 Tidak Realistis | SWA.co.id

Ketua Kadin Rosan P. Roeslani: Target Pajak Di APBN 2016 Tidak Realistis

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak pemerintah merevisi APBN 2016 agar lebih realistis dan kredibel. Itu adalah satu dari kebijakan utama yang diusulkan Kadin untuk menggerakkan roda perekonomian pada tahun ini. Target pajak tahun ini sebesar Rp 1.200-1.300 triliun dinilai tidak realistis.

“Apalagi, pajak sudah di-ijon. Perusahaan sudah diminta membayar di muka. Revaluasi aset belum dilakukan, tapi sudah dibayar dulu pajaknya,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani saat berdialog dengan jajaran Pemimpin Redaksi di Jakarta, Kamis (14/1) malam.

Kalau penerimaan pajak meleset, lanjut dia, dana pembangunan juga terancam tidak terpenuhi. Inilah yang menjadi perhatian Kadin Indonesia. Jangan sampai kasus tahun lalu, penerimaan pajak tak mencapai target, terulang. Dari target sebesar Rp 1.294,3 triliun, realisasi penerimaan pajak hingga Desember 2015 adalah Rp 1.055,61 triliun.

Salah Satu Cara Pemerintah Meningkatkan Kesadaran Bayar Pajak (foto: www.pajak.co.id) Salah Satu Cara Pemerintah Meningkatkan Kesadaran Bayar Pajak (foto: www.pajak.co.id)

Kadin Indonesia juga mengharapkan pemerintah semakin giat melakukan reformasi perpajakan, tak sekadar mengembar-gemborkan fasilitas Tax Amnesty. Pengampunan pajak juga penting untuk meningkatkan penerimaan pajak untuk jangka menengah-panjang.

“Reformasi perpajakan dengan meningkatkan jumlah pembayar pajak, amnesti pajak, dan peningkatan kepatuhan membayar. Namun,  administrasi perpajakan harus dibuat sederhana, sistem IT juga harus efisien dan terintegrasi dengan baik, selain tentu personil termasuk auditor harus handal,” katanya.

Untuk jangka pendek, Rosan menjelaskan, pemerintah mesti membuka ruang fiskal dengan menaikkan pendapatan pemerintah daerah seperti dengan menaikkan pendapatan PBB dengan menaikkan tarif atau penyesuaian NJOP dan menaikkan tarif pajak kendaraan bermotor. “Hasil dari dua inisiatif ini sepenuhnya untuk pembangunan infrastruktur di daerah,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan belanja modal seperti membangun infrastruktur atau belanja barang yang memiliki dampak multiplier effect besar terhadap perekonomian.. Dananya bisa diperoleh dari penghematan belanja rutin kementerian/lembaga sekitar 10% dari APBN 2016 baik di pusat maupun daerah.

“Yang sering menjadi masalah adalah pencairannya. Proses anggaran belanja, pengajuan, dan persetujuan pengadaan barang/proyek baik di tingkat pusat maupun daerah harus dipercepat agar belanja efektif,” katanya.

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)