Ketahanan pangan merupakan tantangan terbesar untuk Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang sudah 250 juta, ketersediaan pangan masih menjadi masalah klasik di tanah air. Selain untuk menghidupi rakyatnya, pemerintah RI juga harus berebut dengan negara lain. Total ada sekitar 5 miliar manusia di dunia yang juga mesti dipenuhi kebutuhan pangannya.

Suryo Bambang Sulisto, Ketua Umum Kadin Indonesia

Selama ini, Pemerintah lebih banyak mengambil jalan pintas yakni impor untuk memenuhi kecukupan pangan. Beberapa komoditas utama seperti beras, jagung, kedelai, dan gula tidak bisa seluruhnya dipenuhi dari produksi dalam negeri. Komoditas lain yang juga penting seperti gandum bahkan harus dipenuhi seluruhnya lewat impor.

Ancaman ledakan penduduk serta tingginya harga komoditas adalah tantangan nyata yang dihadapi pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan pemerintah bernegosiasi dengan beberapa Negara produsen sejumlah komoditas pangan strategis untuk bisa membeli lahan mereka.

“Itu opsi untuk mengurangi impor. Yang penting, bagaimana kita menjaga ketahanan pangan di dalam negeri. Negara lain seperti Tiongkok saja membeli lahan kedelai di Amerika Serikat dan Brasil. Mereka juga membeli lahan kelapa sawit di Negara lain untuk mengurangi impor CPO yang tinggi,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto di sela-sela penyelenggaraan Jakarta Food Security Summit, Kamis (12/2).

Dengan mulai diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015, langkah membeli lahan yang ditanami sejumlah komoditas pangan strategi seharusnya lebih mudah dijalankan. Jika hanya mengandalkan produksi di dalam negeri, Indonesia akan kesulitan menjaga ketahanan pangan untuk 250 juta penduduknya.

Dari data yang dikumpulkan SWA, pemerintah daerah Gorontalo bahkan sudah menjual lahannya yang ditanami jagung kepada Harim Group, perusahaan asal Korea Selatan. Hasil panen jagung nantinya akan langsung diekspor ke Korsel untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak mereka. Jika Korsel saja bisa, kenapa kita tidak bisa?

“Tekanan dan ketergantungan impor kebutuhan pangan di era mendatang akan semakin berat. Apalagi dengan semakin terbukanya pasar bebas baik di tingkat global maupun regional,” kata Suryo.

Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Pangan , Franciscus Welirang, mengharapkan penyelenggaraan Jakarta Food Security Summit diharapkan mampu menghasilkan masukan penting untuk mempertajam langkah-langkah kebijakan, terobosan, dan inovasi yang harus ditempuh para pemangku kepentingan. “Itu semua untuk mengatasi kondisi rawan pangan yang bisa muncul setiap saat kalau sector pertanian tidak mendapat prioritas penanganan yang prima,” katanya.

Yang juga tak kalah penting, lanjutnya, adalah membangun silo-silo, yakni penampungan pangan untuk stok di setiap pulau untuk mengatasi kendala geografis. Dengan begitu, kebutuhkan pangan di pulau-pulau yang bukan menjadi sentra produksi sejumlah komoditas pangan strategi bisa terpenuhi. Jika pasokan berkurang, harga pangan bakal melambung dan mendongkrak angka inflasi.