Management Strategy

Kembangkan Rumput Laut, Pemerintah Harus Lakukan Ini

Kembangkan Rumput Laut, Pemerintah Harus Lakukan Ini

Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) menilai bahwa pencapaian hilirisasi akan sulit direalisasikan sepanjang tidak adanya kesamaan pemahaman semua pihak akan komoditas rumput laut. Utamanya, pemahaman pemerintah tentang wawasan dan pengembangan rumput laut hulu-hilir.

Ketua ARLI Safari Azis mengatakan, untuk memajukan komoditas rumput laut nasional terlebih untuk merealisasikan program hilirisasi, dibutuhkan visi, misi, serta pengetahuan yang sama tentang rumput laut agar konsep hilirisasi itu lebih matang.

“Sebagai pelaku usaha, kami bingung karena aparat pemerintah sering bergonta-ganti personel, sehingga pengetahuannya cenderung harus diperbarui lagi. Tak Jarang kebijakan dari pihak yang berwenang justru menjadi kurang tepat,” kata dia dalam rilisnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti sedang melakukan panen rumput laut. (Foto: IST)

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti sedang melakukan panen rumput laut. (Foto: IST)

Dia mengungkapkan, pemerintah kadang tidak begitu paham bagaimana proses produksi hingga pengolahan rumput laut itu, terlebih tidak semua jenis rumput laut bisa dihilirisasi. Contohnya, sering ada pernyataan yang keliru bahwa rumput laut dapat dijadikan 500 produk, alih-alih dapat digunakan sebagai bahan pencampur pada 500 produk, itu harus diperjelas jenis rumput lautnya seperti apa.

“Misalnya rumput laut jenis Eucheuma dapat diolah menjadi Carrageenan atau rumput laut jenis Gracilaria dapat diolah menjadi agar-agar. Carrageenan dan agar-agar umumnya merupakan bahan (ingredient) pencampur/penolong suatu produk,” kata dia.

Minimnya pemahaman aparat pemerintah, tambah Safari, terkadang menimbulkan informasi-informasi yang tidak kondusif dan akhirnya melahirkan kebijakan yang tidak jelas. Padahal, untuk mencapai hilirisasi membutuhkan roadmap yang cukup jelas dan matang agar bisa menjadi acuan semua pemangku kepentingan sehingga bisa dijalankan dengan konsisten. “Isu penetapan bea keluar contohnya, sempat membuat resah,” ujarnya.

Belum lagi dengan kebijakan-kebijakan yang kurang tepat, tambah Safari, seringkali justru menimbulkan konflik dan pertentangan. Contohnya, saat ini ada keharusan untuk melakukan hilirisasi, sementara kondisi di lapangan kadang berbeda dengan program itu.

“Pemahaman pun belum sama tentang hal ini. Karena itu, kami berharap agar kajian nilai tambah rumput laut dalam proses hilirisasi harus diperjelas dengan pengkajian yang matang agar pelaksanaannya bisa efektif,” kata dia.


© 2023-2024 SWA Media Inc.

All Right Reserved