Kiat Sukses Reformasi Logistik Versi ALFI

Erwin Raza (kedua dari kiri) dan Yukki Nugrahawan (ketiga dari kiri) dalam sesi diskusi panel ITSCL 2015 Erwin Raza (kedua dari kiri) dan Yukki Nugrahawan (ketiga dari kiri) dalam sesi diskusi panel ITSCL 2015

Asosiasi Logistik & Freight Forwarder Indonesia (ALFI) telah membujuk pemerintah untuk melakukan reformasi logistik sebagai reaksi dalam mengatasi faktor-faktor yang menjadi hambatan logistik di Indonesia. Kini, melalui acara Indonesia Transport Supply Chain & Logistics yang diselenggarakan oleh Reed Panorama Exhibitions, ALFI kembali mempromosikan langkah-langkah yang diklaim mampu menstimulasi reformasi logistik di Indonesia tersebut.

Bertindak sebagai salah satu pembicara dalam diskusi panel di acara tersebut, Yukki Nugrahawan yang menjabat sebagai Ketua Umum ALFI, gencar mempromosikan poin-poin yang dapat menjadi memicu reformasi logistik tersebut. Solusi tersebut terdiri dari 5 poin yang juga disebut sebagai 5 pilar perubahan oleh Yukki.

“Disamping mengatasi faktor utama yang menjadi hambatan logistik di Indonesia, yakni tingginya biaya dan rendahnya pelayanan, Indonesia perlu meningkatkan produktivitas. Kami telah mencanangkan program reformasi logistik yang di dalamnya terdapat 5 pilar perubahan yaitu harmonisasi regulasi, infrastruktur, kebijakan fiskal, lalu pendidikan dan sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah profesionalsime dan komitmen seluruh pelaku logistik.” tegasnya.

Regulasi atau pengaturan bidang logistik Indonesia yang merupakan usaha pemerintah dirasa kurang jitu dalam pengerjaannya di lapangan. Pengaturan inilah yang menurut ALFI masih memerlukan usaha lebih lanjut agar lebih selaras, antara konsepnya dan pengerjaannya secara konkret.

Membahas tentang pilar kedua, Yukki menerangkan bahwa ada dua langkah utama dalam menangani infrastruktur logistik. Yaitu pembangunan infrastruktur baru dan optimalisasi fasilitas yang sudah ada. Menurut dia, contoh optimalisasi ini adalah dengan modernisasi alat-alat di sebuah pelabuhan dan memperbaiki akses masuk dan keluar yang telah ada tanpa perlu menggunakan lahan baru untuk membangun.

Kebijakan fiskal Indonesia pun perlu dibenahi. Saat ini kebijakan fiskal pemerintahan diklaim sebagai unsur yang menyebabkan cabang-cabang logistik seperti shipping tidak berkembang dengan baik, suku bunga dengan kondisi makro ekonomi yang tidak baik juga menjadi handicap dalam bisnis ini.

Kualitas sumber daya manusia di bidang logistik pun harus di tingkatkan. Kesadaran akan pentingnya pendidikan logistik yang lebih intensif diperlukan agar kualitas pelaku bisnis serta pemerintahan dalam sektor logistik, rantai suplai, dan transportasi meningkat.

Profesionalisme dan komitmen para pelaku usaha di bidang ini pun perlu ditingkatkan dan dipertahankan,baik dari kalangan swasta maupun dari BUMN. Sinergi dan respek yang ada di antara para pelaku bisnis logistik swasta dan BUMN yang profesional, komitmen, dan disiplin dirasa akan mampu memecahkan hambatan logistik yang utama, yaitu biaya yang dirasa masih tinggi.

Erwin Reza, Asisten Deputi Sistem Logistik dan Fasilitasi Perdagangan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, menyatakan hal yang cukup serupa. Dia berpendapat bahwa tantangan terberat dalam menangani permasalahan logistik, rantai suplai dan transportasi di Indonesia adalah harmonisasi regulasi. Banyaknya kementerian di Indonesia yang masing-masing menangani bagian-bagian logistik yang spesifik, membuat penanganannya masih tersebar dan ini membutuhkan penyelarasan dan simplifikasi. Dibutuhkan upaya-upaya dengan intensitas yang tinggi dalam berkoordinasi. Jika pihak swasta dan pemerintah bisa sepakat dalam menentukan problema apa saja yang ada dalam sektor ini, bukan hal yang mustahil jika nanti keduanya pun mampu sepakat dalam bekerja sama memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut hingga buah manis dari industri ini bisa dinikmati oleh semua pihak. (EVA)

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)