Salah satu langkah cepat pengerjaan proyek infrastruktur di Tanah Air yaitu melalui Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto menyatakan bahwa dalam 5 tahun mendatang anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sebanyak Rp 6.000 triliun. Sebanyak 50 % diaharapkan berasal dari KPS. Sementara separuhnya lagi berasal dari APBN termasuk creatif funding.

Terkait KPS, memang banyak persoalan yang perlu dipecahkan. Kuntoro menyebutkan ada kecenderungan lain bahwa pemerintah agak kurang suka kalau bekerja sama dengan swasta. “Karena pemerintah itu inginnya semuanya dikuasai sendiri. Begitu bicara dengan swasta, seolah-olah kemudian ‘kepemilikannya’ itu musti dibagi dengan swasta. Ini satu sifat mental dari pemerintah yang perlu kita perbaiki,” ujarnya.

Untuk setiap proyek yang ada, Kuntoro menegaskan bahwa musti ada persiapan kerja yang maksimal, tingkat ketelitian yang tinggi, proses pengambilan keputusan yang baik, serta masalah koordinasi dari berbagai macam lembaga.

“Semuanya ini sebagai stakeholder yang menentukan suatu proyek infrastruktur bisa dilaksanakan dengan cepat. Saya ambil contoh Proyek Umbulan di Jawa Timur, karena banyak terlibat kabupaten-kabupaten maka koordinasi antar kabupaten ini menjadi persoalan. Dan begitu bicara mengenai kabupaten, maka ada DPRD-nya lagi yang kemudian memperumit persoalan. Makanya dibentuk komite baru yaitu KPPIP, salah satu alat untuk mempercepat itu semua,” tutupnya. (EVA)