BKPM kembali menggelar acara Market Sounding bersama Kementerian Sosial dengan mempresentasikan profil Proyek Pengembangan Sistem Kesejahteraan Sosial Terpadu Nasional (SKSTN).

Proyek tersebut memiliki nilai investasi sebesar Rp 1,48 triliun dengan skema Bangun, Sewa, Kelola dan Serahkan dengan masa konsesi selama 20 tahun. Pengembalian investasi direncanakan berasal dari pembayaran Layanan Ketersediaan (Availability Payment) dari Kementerian Sosial.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Lestari Indah, mengemukakan bahwa kegiatan Market Sounding merupakan kegiatan BKPM untuk menawarkan proyek yang masuk dalam skema Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). “Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada calon investor tentang keberadaan proyek, dan mendapatkan masukan dari calon investor terhadap model investasi yang ditawarkan dalam Prastudi Kelayakan,” ujarnya.

Menurut Lestari, BKPM telah mengundang kurang lebih 100 peserta yang meliputi perusahaan IT, perusahaan konstruksi, lembaga keuangan, asosiasi terkait dan konsultan IT. “Beberapa perusahaan yang telah mengonfirmasi kehadirannya antara lain PT Telemedia Dinamika Sarana (Gasnet/PGNcom), PT Indosat Tbk, PT Serat Optik Indonesia, PT NEC Indonesia, PT Datascrip, IBM Indonesia, PWC dan Deloitte, serta perwakilan kedutaan negara sahabat,” jelasnya.

Lestari menambahkan, kegiatan Market Sounding ini dilaksanakan selama setengah hari dengan format acara terdiri dari dua sesi utama, yaitu sesi Presentasi Proyek dan sesi Konsultasi Proyek (One On One Meeting). “Setelah mendapatkan informasi secara umum, peserta yang tertarik dapat melakukan follow up pada sesi One On One Meeting dalam forum yang lebih kecil dan intens dengan perwakilan Kementerian Sosial, selaku Penanggung Jawab Proyek didampingi oleh perwakilan Kantor Bersama KPBU,” ungkapnya.

Pembicara utama dari Kementerian Sosial, Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, menyampaikan profil proyek SKSTN Kemensos yang diwujudkan sebagai Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG). Selain itu Direktur KPS dan Rancang Bangun, Bappenas dan Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan, mewakili Kantor Bersama KPBU akan menyampaikan informasi terkait dengan proses bisnis dan dukungan serta penjaminan pemerintah untuk proyek KPBU.

Kementerian Sosial mengemban amanat sebagai penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Saat ini, Basis Data Terpadu (BDT), data Bantuan Sosial, data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum dikelola secara optimal dan terintegrasi. Oleh karena itu, terdapat beberapa masalah penting yang diantaranya, duplikasi data, data kurang akurat, serta pembiayaan yang tinggi untuk pemutakhiran dan pengelolaan data. Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga memiliki keterbatasan anggaran untuk penyediaan infrastruktur, sehingga peran aktif dari BUMN dan pihak swasta sangat diperlukan. Menjawab masalah tersebut, Kementerian Sosial berencana untuk mengembangkan Sistem Kesejahteraan Sosial Terpadu Nasional (SKSTN) dengan skema KPBU.

Kegiatan Market Sounding ini dilaksanakan oleh BKPM sebagai salah satu bentuk kegiatan dari Kantor Bersama KPBU yang dibentuk pada bulan Februari 2017 dengan anggota Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, BKPM, LKPP, dan PT. PII. Tujuan dari Kantor Bersama KPBU adalah sebagai pusat informasi, pusat pendampingan, One Stop Service untuk koordinasi antar institusi serta pusat koordinasi antar simpul KPBU.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id