Bisnis Kargo Masih Dikuasai Pelayaran Asing

Indonesia sebagai negara maritim seharusnya memiliki armada kapal yang kuat untuk mendukung transportasi lewat jalur laut. Namun, besarnya wilayah laut ini tak lantas membuat pemerintah tergerak untuk menggali potensi ekonomi sektor kelautan. Tak heran, perusahaan pelayaran yang utamanya bergerak di transportasi kargo laut tak bisa menjadi raja di negeri sendiri. Masalahnya, kata Direktur Utama PT Djakarta Lloyd (Persero), Arham Torik, ada di kepastian kargo.

“Kalau bicara tentang kargo di Indonesia, potensinya sangat besar. Ada puluhan triliun, bahkan ratusan triliun, dana yang dialokasikan kepada masing-masing departemen, pemerintah pusat dan daerah, berupa dana APBN. Dalam arti, kalau belanja modal, impor pasti menggunakan kapal, harusnya bisa menggunakan kapal Indonesia. Sayangnya, banyak yang lebih memilih menggunakan kapal asing. Bahkan, ekspor hasil bumi justru menggunakan kapal asing,” katanya.

Curhat Arham ini pantas mendapat perhatian dari pemerintah, seiring misi Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang ingin mengembalikan semboyan nenek moyang di masa lalu, yakni Jalesveva Jayamahe, yang artinya di laut justru kita jaya. Selain belanja modal kementerian dan pemerintah pusat dan daerah, potensi menggiurkan lainnya untuk perusahaan pelayaran datang dari banyaknya proyek infrastruktur di Tanah Air, misalnya proyek pembangunan pembangkit listrik. Namun, lagi-lagi perusahaan lokal hanya menjadi penonton.

Kargo di Indonesia melimpah, tapi lebih banyak diberikan kepada kapal asing (Foto: IST) Kargo di Indonesia melimpah, tapi lebih banyak diberikan kepada kapal asing (Foto: IST)

“Pasti ada banyak barang yang dibawa dari luar negeri ke Indonesia, seperti power plant. Ini potensi yang besar untuk perusahaan pelayaran RI. Yang punya uang kan kita, Indonesia. Ngapain mesti memakai kapal asing. Kalau itu menggunakan kapal Indonesia, keuntungan bukan hanya dinikmati perusahaan shipping, tapi juga perusahaan asuransi, penerimaan pajak naik, dan agency lokal,” katanya.

Menurut Arham, pemerintah perlu memberi kepastian kargo untuk mewujudkan pelayaran berbiaya murah di Tanah Air. Perusahaan pelayaran sebenarnya sudah siap. Jika kargo tersedia, dalam dunia pelayaran, pengadaan kapal akan jauh lebih mudah. Dengan kargo yang sudah pasti, pengusaha pun bisa menentukan margin untuk menentukan harga pasar. Saat ini, perusahaan pelayaran tak punya harga yang baku. Artinya, satu saat bisa banting harga demi mendapatkan kargo atau pasang di harga tinggi saat kapal sudah tidak ada di lain waktu.

“Yang bagus itu ada kepastian harga, rate yang wajar. Artinya, orang kalau mau mengirim barang lewat jalur laut hari ini, harganya relatif sama, bila barang itu dikirim pekan depan atau bulan depan sekalipun. Dalam bisnis shipping, kargo dulu baru kapal, jangan dibalik. Percuma sekarang BUMN punya 100 kapal, tapi kargonya tidak ada. Itu kejadian kebangkutan Djakarta Lloyd dulu karena itu. Kami dikasih kapal, tapi kargonya tidak jelas, atau kapal itu speknya tidak sesuai dengan kargo yang dimiliki,” ujarnya.

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)