Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Eko Heripoerwanto mengatakan belum banyak pemerintah daerah yang memprioritaskan program perumahan di wilayahnya.

“Padahal kebutuhan rumah di daerah untuk masyarakat masih besar,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin, 29 Februari 2016.

Ilustrasi rumah sederhana

Menurut Eko, pemerintah pusat terus mendorong terlaksananya program sejuta rumah setiap tahun. Namun, jika pemerintah daerah tidak serius dalam program ini, pengadaan rumah bagi masyarakat ataupun pegawai negeri sipil akan terhambat. “Mudah saja melihat pemda yang serius dalam program perumahan masyarakatnya,” ucapnya.

“Pertama, melihat alokasi anggaran perumahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kedua, nomenklatur organisasi yang mengurusi masalah perumahan.”

Eko menjelaskan, Ditjen Penyediaan Perumahan sudah membentuk satuan kerja nonvertikal tertentu (SNVT) di daerah. Fungsinya, khusus mengurusi dan mengawasi program perumahan di daerah.

Pemerintah daerah, ucap Eko, bisa menghubungi SNVT penyediaan perumahan yang ada di provinsi. “Kami berharap pemda bisa lebih mudah berkoordinasi mengenai program perumahan dengan adanya SNVT yang sudah kami bentuk di daerah.”

Tempo