Pengamat Harapkan Holding BUMN Bisa Garap Industri Hilir

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pertambangan segera akan diresmikan menjadi holding dengan perusahaan induk adalah PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) yang akan membawahi tiga anak usaha yakni PT Aneka Tambang (persero) Tbk, PT Timah (Persero) dan PT Bukit Asam (persero) Tbk.

Menurut agenda dari Kementerian BUMN, holding BUMN pertambangan tersebut akan diresmikan pada 29/11/2017 mendatang dengan payung hukum PP No 72 tahun 2016 Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN.

Meski sudah di pengujung waktu, tetapi rupanya kebijakan ini masih menuai pro dan kontra. Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono masih menyayangkan keputusan pemerintah untuk membentuk holding pertambangan tersebut. " Saya menyayangkan tujuannya," ujar Bambang. Menurut Bambang sangat disayangkan jika tujuan pemerintah menyatukan tiga perusahaan tambang plat merah tersebut hanya untuk memperkuat posisi tawar untuk menebus 51% saham Freeport.

"Artinya holding hanya untuk memperbesar nilai aset dan kapital," ujarnya. Padahal menurutnya dengan restrukturisasi aset pun masih ada peluang untuk  memperbesar nilai aset dan kapital. "Dengan restrukturisasi itu aset BUMN tambang kita masih masih bisa diperbesar 10 kali lipat," ungkapnya dalam seminar bertajuk "Menakar Untung Rugi Holding BUMN" yang diselenggarakan oleh Blomberg Business Week di Jakarta 27/11/2017.

Senada dengan Bambang, mantan Direktur Utama PT Timah (Persero) Tbk, Eri Riyana Hardjapamekas juga berpesan jika nantinya holding tersebut sudah dijalankan maka akan lebih baik jika diarahkan ke hilirisasi. "Akan percuma jika setelah holding mereka masih menjual bahan baku saja, nilai tambahnya jatuh ke tangan asing," jelas Eri.

Eri menyarankan agar keempat badan usaha tersebut agar segera menyiapkan produksi produk hilirnya. "Jadi jangan lagi mengekspor alumunium mentah tapi produk jadinya, begitu juga dengan timah dan batu bara," jelasnya. Menurutnya, keputusan pemerintah untuk menyatukan empat BUMN tambang tersebut memang terkesan belum matang, tetapi sudah tidak bisa diubah lagi, oleh karena itu Eri memberi saran agar kelak PT Inalum sebagai induk bisa sigap menggarap peluang lain dibalik holding yakni masuk ke industri hilir agar nilai tambah produk tetap masuk ke Indonesia.

Menanggapi wacana pemerintah untuk mengaplikasikan konsep holding pada semua kelompok industri BUMN, ekonom Faisal Basri mengatakan hal tersebut tidak bisa serta merta diterapkan untuk semua. Faisal mencontohkan industri perbankan adalah salah satu yang tidak cocok untuk diterapkan konsep holding "Jadi baiknya pemerintah sisir dulu mana yang cocok dengan holding dan mana yang tidak," ujarnya.

Faisal juga tidak setuju jika konsep holding BUMN di Indonesia mengacu pada Singapura, "Tidak bisa kita benchmark dengan Singapura, dia negara kota yang kecil," jelas Faisal. "Sehingga begitu BUMNnya disatukan maka head to head-nya hanya dengan swasta multinasional, sedangkan di Indonesia yang dihadapi (head to head) masih banyak swasta nasional dan multinasional," lanjutnya.

Menurutnya, China adalah negara yang tepat untuk menjadi acuan pembelajaran holding  BUMN bagi Indonesia. Tetapi Faisal menekankan agar kelak kalau akan ada lagi holding BUMN dari satu kelompok industri sebaiknya pemerintah mengkaji, menguji dan mengukurnya dengan jelas. "Harus ada uji akademis dan best practice serta konsisten," ujarnya.

Bambang juga mengungkapkan sejauh ini komisinya belum mendapat hasil pengukuran dari pemerintah mengenai manfaat holding bagi publik dan korporasi, "Sejauh ini belum disampaikan ke kami," ujarnya.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.Swa.co.id

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!