Pengembangan Kawasan Industri di Indonesia Berbeda

Ada yang berbeda dalam pengembangan kawasan industri di Indonesia dibandingkan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara. Jika di negara lain, pengembangan dilakukan oleh pemerintah, di Tanah Air justru banyak dimotori oleh pihak swasta.

“Memang di Indonesia ini agak sedikit berbeda, anomali juga,” terang Sanny Iskandar, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (14/8/2013).

Sanny Iskandar Sanny Iskandar

Sanny menjelaskan, di beberapa negara di Asia Tenggara yang sudah mempunyai kawasan-kawasan industri yang sudah berkembang, seperti di Thailand dan Vietnam, kebanyakan pengembangan kawasan industri dilakukan oleh pemerintah. “Karena memang (dalam) pembangunan kawasan industri itu kan, sebetulnya mereka (swasta) sebagai fasilitator pemerintah untuk menarik industri masuk ke dalam kawasan,” lanjut dia.

Mengapa dilakukan oleh pemerintah? Ini karena pembangunan kawasan industri, seperti membangun pelabuhan dan pembangkit listrik, membutuhkan dana yang besar. “Sehingga memang selayaknya pemerintah, khususnya pemerintah daerah, menjadi motor daripada pembangunan kawasan industri di daerah-daerah, baru setelah itu mungkin pihak swasta masuk,” terang dia.

“Cuma kalau kita lihat keberhasilan pengembangan kawasan industri di Indonesia sebagian besar justru dimotori oleh swasta. Swasta di sini bekerja sama dengan pihak asing.” Sanny menyebutkan, salah satu kawasan industri yang bekerja sama dengan asing yaitu Kawasan Industri MM2100 yang didirikan, salah satunya oleh, Marubeni Corporation of Japan.

“Jadi, sebetulnya, selain unsur pemerintah, yang bisa memberikan keyakinan itu juga unsur swasta, khususnya swasta asing, yang memang mereka sudah punya reputasi internasional,” dia menegaskan.

Perusahaan asing besar, seperti Toyota, selain karena melihat daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi, juga melihat siapa pengelola kawasan industrinya. Misalnya, terang dia, perusahaan memilih kawasan industri yang sudah punya hubungan dengan mereka. “Sehingga pada waktu datang ke Indonesia, Toyota lebih yakin karena dalam hal ini pengembang kawasannya ada unsur daripada perusahaan Jepang itu sendiri,” ujarnya.

Sekalipun kondisi di Indonesia demikian, Sanny menuturkan Himpunan Kawasan Industri Indonesia tidak masalah jika ke depannya, pemerintah akan berperan lebih banyak dalam mendorong pengembangan kawasan industri. Karena, pada awalnya, seperti yang terjadi di tahun 1970-an, pemerintah yang mengembangkan kawasan industri.

“Memang harusnya selayaknya pemerintah atau kawasan industri yang dimiliki pemerintah menjadi motor. Tapi tentunya harus dikelola secara profesional. Kalau menurut kami yang ideal itu kalau ada kerja sama antara unsur pemerintah dengan unsur swasta. Apalagi kalau swasta ini ada unsur asingnya. Itu lebih komplit,” tandasnya. (EVA)

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)