Pengusaha Meminta Pemerintah Awasi Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi

Paket kebijakan ekonomi satu, dua dan tiga telah dikeluarkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang akhir-akhir ini melemah akibat krisis global. Para pengusaha meminta pemerintah untuk mengawasi realisasi-realisasi dari kebijakan yang telah dibuat.

Ketua Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO), Ekawahyu Kasih, mengatakan bahwa pengusaha menyambut positif atas paket ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

“Saya kira semua kebijakan bagus yang harus dikawal pemerintah adalah implementasinya jangan semua sudah bagus, namun implementasinya tidak sebagus kebijakannya. Mudah-mudahan dengan pemerintah sekarang yang begitu kerja cepat, kita berharap berbeda, dengan sebelum-belumnya, semoga ada perubahan hal yang signifikan seperti pelayanan kepada masyarakat berupa perizinan," ujarnya kepada SWA Online dengan nada berharap.

20151005_150613_resized_1 (1)Walaupun belum terasa langsung hingga saat ini efeknya, tapi, menurutnya pengusaha tetap optimis akan adanya dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu dua hingga tiga bulan ke depan. Ia berharap paket kebijakan ekonomi bisa teralisasi dan cepat terasa di dunia usaha sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sementara, menurut DR. Wasiturrahma Gafmi, Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Airlangga Surabaya, menilai paket deregulasi yang disampaikan sebagai paket kebijakan Jilid 2 belum mempunyai makna bagi pengusaha serta masih belum kondusif. Pasalnya paket deregulasi itu untuk jangka panjang. Sedangkan untuk jangka pendek sekarang ini menurutnya, memerlukan kebijakan yang radikal bagaimana Pemerintah dalam hal ini Presiden harus tegas dan mempunyai komitmen tinggi untuk memberikan kelonggaran-kelonggaran bagi dunia usaha. Terutama terkait dengan pembiayaan/permodalan hubungannya dengan tingkat suku bunga yang lebih fleksibel.

“Saya menyarankan suku bunga acuan BI Rate harus diturunkan untuk memacu pertumbuhan sektor riil. Karena saya yakin Th Fed Rate tidak akan naik sampai tahun depan 2016 seiiring dengan devaluasi Yuan,” ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan, kelebihan dari Paket Kebijakan Deregulasi sangat banyak khususnya untuk jangka panjang yaitu akan banyaknya investor yang datang ke Indonesia. Namun menurutnya, saat ini Indonesia butuh kebijakan radikal yang bisa menangani masalah jangka pendek seperti bagaimana supaya investasi tumbuh secara cepat untuk mengatasi pengangguran yang sudah ter PHK ribuan tenaga kerja.

"Saya lihat kita memang butuh Paket Kebijakan Deregulasi secepatnya. Tapi ini akan terhambat karena SDM kita masih lemah,"tutupnya. (EVA)

Poiters Kebijakan Deregulasi September 2015

 

No. Jenis Kebijakan Produk Keterangan
1. Tax Allowance PP 18/2015 •Penambahan Sektor dan Industri;•WP yang ditolak fasilitas Tax Holiday dapat mengajukan fasilitas Tax Allowance;•SOP: 18 hari kerja di BKPM dan 10 hari kerja di DJP.
2. Tax Holiday PP 56/2015 •Perluasan Sektor menjadi 9 Sektor termasuk infrastruktur;•Penambahan Jangka Waktu menjadi sd 15 Tahun (Diskresi Menteri Keuangan dapat diperpanjang menjadi 20 Tahun);•SOP: Diproses oleh PTSP dan diajukan ke Komite Verifikasi (maksimum selesai 125 hari kerja).
3. Kenaikan PTKP PMK 122/2015 •Dari Rp 24,3 Juta / Tahun menjadi 36 Juta / Tahun;•Berlaku sejak 1 Januari 2015.
4. Penghapusan PPnBM PMK 106/2015 •PPnBM Dikenakan hanya untuk Barang yang Sangat Mewah, seperti Kapal Pesiar, apartemen, pesawat, dan senjata.
5, Penghapusan PPN Jasa PMK 158/2015 •Mengatur kriteria jasa kesenian dan hiburan yang tidak dikenai PPN;•Untuk menghindari duplikasi dengan pengenaan Pajak Daerah.

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)