World Bank (Bank Dunia) menjadikan program gender sebagai prioritas globalnya. Memberikan kesempatan yang sama tanpa melihat kepada jenis kelamin, selain merupakan hal yang benar, hal tersebut juga terkait erat dengan aktivitas perekonomian pintar (smart economics).

“Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Laporan Pembangunan Bank Dunia berfokus pada persamaan gender,” kata Direktur Pelaksana Bank Dunia, Caroline Anstey dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (12/3).

Menurutnya, Anstey, program yang mengesampingkan perempuan akan menghambat pengentasan kemiskinan. Sebab kaum perempuan biasanya lebih banyak mengalokasikan jumlah penghasilan mereka kepada kepentingan keluarga dan masyarakat dibandingkan dengan kaum lelaki.

Untuk itu, Bank Dunia juga berkomitmen untuk mendanai lebih banyak proyek terkait gender dan mengawasi hasilnya dengan seksama. Hal tersebut agar proyek itu benar-benar memperhatikan gender dalam rancangannya bahkan bila tujuan proyek tersebut tidak secara eksplisit berfokus kepada gender.

Sebelumnya pada tahun fiskal 2012, sebanyak US$ 29 miliar atau 83% dari pinjaman Bank Dunia secara keseluruhan dialokasikan pada program terkait gender dalam pendidikan, kesehatan, pertanian dan jasa keuangan, serta infrastruktur.

Terkait dengan gender, Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sri Danti, mengatakan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG) dilakukan untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan.

“Jika mengutip data yang ada, masih ada gap antara partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan, dan perempuan lebih rendah. Nah, melalui Stranas PPRG ini bagaimana nanti dari sisi program untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan, tetapi bukan hanya di satu kementerian,” kata Sri di Jakarta, Selasa (5/3).

Selama ini, menurut dia, dasar kesetaraan gender hanya melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan melalui kebijakan Kementerian Dalam Negeri. Namun, kedua dasar itu dinilai belum cukup kuat dalam mendorong peran perempuan dalam angkatan kerja, khususnya dalam pembangunan.