Proyek Kereta Cepat, Investor Tuntut Ketegasan Pemerintah
Calon investor menanti ketegasan sikap pemerintah dalam melanjutkan proyek kereta cepat. Atase Perekonomian dan Pembangunan Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, Yoshiko Kijima, mengatakan pemerintahnya cuma menanti ketertarikan swasta, karena tidak memiliki perusahaan pelat merah yang bisa ditunjuk untuk menggarap proyek tersebut.
Menurut Kijima, pemerintah Jepang juga kesulitan menentukan sikap karena Kementerian Badan Usaha Milik Negara belum mempublikasikan spesifikasi rencana proyek. Padahal Kementerian BUMN telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk meneruskan rencana proyek kereta cepat atau menengah Jakarta-Bandung, dengan skema antar-bisnis (B-to-B). “Karena belum ada pengumuman dari Kementerian BUMN, belum ada sikap dari investor Jepang yang sebetulnya berminat dalam proyek ini,” katanya kepada Tempo, Rabu 16 September 2015.
Dalam keterangan yang dilansir situs Sekretaris Kabinet, Selasa lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan rencana proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak dibatalkan. Proyek ini tetap dilanjutkan tapi tidak menggunakan anggaran dan jaminan dari negara.
Proyek ini pun harus digarap dengan skema B-to-B, baik antar-perusahaan negara maupun antara swasta dan swasta. “Saya menunggu hitungannya. Kalau masuk akal, silakan jalan. Bukan dibatalkan, siapa bilang dibatalkan?” ujar Jokowi, yang saat itu berada di Doha, Qatar.
Saat ini, kata Jokowi, ada dua alternatif untuk melanjutkan proyek kereta cepat. Pilihannya adalah menggunakan kereta berkecepatan tinggi, 350 kilometer per jam, atau kecepatan menengah 250 kilometer per jam. Namun kelanjutan proyek yang lebih banyak bersifat politik mesti diperhitungkan. “Jangan mentang-mentang bawa uang dan teknologi, terus mau ngatur-ngatur, enggak begitu. Jangan juga terlalu ikut dan disetir oleh investor, ndak mau saya.”
Pada awal September lalu, pemerintah menolak dua proposal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dari Cina dan Jepang. Kedua proposal tersebut ditolak karena menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jika proyek itu dilanjutkan, pemerintah menyarankan agar penggunaan kereta kecepatan menengah 200-250 kilometer per jam dengan skema B-to-B.