Ini Dua Jurus Atasi Illegal Fishing

Aktivitas ilegal di sektor kelautan dan perikanan (KP) telah menimbulkan kerugian negara Rp 300 triliun setiap tahunnya, khusus pencurian ikan (illegal fishing) mencapai Rp 12-30 triliun per tahun. Untuk mengatasinya, pemerintah harus membuat kebijakan dari dua pendekatan, yakni pertahanan dan keamanan (hankam) dan ekonomi.

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB Rokhmin Dahuri yang juga mantan menteri KP RI mengatakan, jurus hankam sudah dilakukan saat Rokhmin menjabat Menteri KP. Caranya dengan menerapkan alat monitoring controlling surveillance system (MCSC) pada setiap kapal di atas 30 gross tonnage (GT). Dengan begitu, secara real time kapal bisa dipantau oleh Kantor Pusat KKP. Sebaliknya, kapal yang tidak memakai alat tersebut sangat sulit untuk dideteksi. "Sekarang ada drone, jadi untuk mengantisipasi kapal-kapal yang nakal dapat di-cover dengan alat itu untuk gantikan MCSC," katanya.

Jurus hankam juga bisa dilakukan dengan kapal patroli. Dalam perhitungan Rokhmin, untuk mengawasi laut Indonesia diperlukan sekitar 170 kapal, sedangkan saat ini kapal yang tersedia hanya 20 unit. Itu kian diperparah dengan mental aparat yang bobrok. "Saya terima banyak laporan dari nelayan di Indonesia timur, mereka mengeluhkan ketidakadilan yang dilakukan oknum aparat di laut. Tajam ke nelayan lokal dan tumpul ke kapal asing yang illegal," ujarnya.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Rokhmin Dahuri (Foto: IST) Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Rokhmin Dahuri (Foto: IST)

Adapun jurus ekonomi adalah pemerintah memfasilitasi atau memperbanyak kapal ikan bagi nelayan. Saat dirinya menjabat, dari 600 ribu kapal ikan nelayan, hanya 1% yang tergolong modern dengan bobot mati di atas 30 GT yang dapat beroperasi di laut lepas di Natuna, Papua, dan Jayapura. Sedangkan 90% kapal nelayan lainnya hanya jago kandang, istilahnya one day fishing, sehari berangkat, sore pulang lagi.

Untuk mengatasi hal itu, yang harus dilakukan pemerintah adalah memberikan modal, teknologi, dan pelatihan kepada nelayan yang sekarang sudah miskin karena kondisi laut mengalami over fishing atau laju penangkapan lebih besar dari kemampuan laut menghasilkan ikan. Untuk modal, pemerintah harus mendorong perbankan mau memberi kredit kepada nelayan.

"Itu yang harus di dorong oleh pemerintah agar nelayan yang miskin tadi dapat berlayar ke perairan yang jadi sasaran pencurian kapal asing tadi. Ini sudah saya lakukan kala itu, tidak mudah, bukan seperti membalikkan tangan untuk membenahi berbagai masalah yang ada," ujarnya.

Rokhmin menjelaskan, kebiasaan nelayan yang melakukan one day fishing harus dihindari, pemerintah harus melakukan pelatihan. Nelayan harus dilatih agar dapat melaut selama satu minggu dalam satu bulan. "Itu perlu waktu latihan cukup lama. Itu kenyataan yang saya hadapi, terutama di daerah pantura. Saya yang anak nelayan, tahu persis kondisi nelayan seperti apa," katanya.

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)