Saran Kadin Agar Laju PMDN Bisa Melesat

Menurut data yang baru dirilis oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) selama triwulan I 2013 mencapai Rp 27,5 triliun, atau tumbuh 39,6 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Terhadap raihan itu, Kadin Indonesia berpandangan, pertumbuhan PMDN sebenarnya bisa lebih besar lagi. Lembaga ini melihat ada tujuh instrumen yang bisa mendongkrak laju PMDN dari 39,6 persen menjadi 70 persen.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog, Natsir Mansyur, memaparkan, sedikitnya ada tujuh instrumen pendukung untuk mendapatkan laju PMDN sebesar 70 persen. Pertama, pelaku usaha dan pemerintah harus fokus dalam program hilirisasi minerba yang didasari pada UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009.

Instrumen kedua adalah keterlibatan yang baik pengusaha nasional dan daerah dalam program Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Hal yang ketiga, pelaksanaan program konektivitas yang berbasis maritim untuk sea short shipping dalam rangka menghubungkan satu pulau dengan pulau lain demi efisiensi, agar siap menghadapi Asean Economy Community 2015.

Natsir juga menaruh perhatian pada percepatan pembangunan kawasan ekonomi di luar jawa. Hal ini dipandang sebagai instrumen keempat. Sementara yang kelima adalah pembangunan dry port di perbatasan agar perdagangan industri bisa bergerak cepat.

Faktor keenam, terang dia, yaitu perlunya meninjau ulang daftar negatif investasi. Terakhir yaitu percepatan pembangunan industri primer dari hasil tambang maupun petrokimia untuk mengurangi impor bahan baku untuk industri hilir. “Industrinya perlu dipercepat dan mendapat kebijakan dari pemerintah. Bahkan jika diperlukan undang-undang, perpu, atau perpres bisa diberlakukan karena industri primer ini investasinya besar dan jangka waktunya panjang,” terang Natsir.

Sebenarnya, menurut Natsir, masih banyak lagi instrumen untuk meningkatkan PMDN, di mana efeknya akan positif pada pertumbuhan ekonomi sehingga ada pemerataan ekonomi yang tersebar di Indonesia. Pihaknya meyakini hal tersebut dapat dilakukan dan terwujud apabila setiap kementerian  tidak mementingkan egoisme sektoral.

“Pengusaha harusnya diajak bicara, dan yang penting tidak mengeluarkan kebijakan yang tanpa dibicarakan dengan dunia usaha. Presiden kita pro kepada pengusaha, tapi bawahannya kurang memahami kebijakan presiden. Ini kan sayang, buang waktu,” pungkasnya. (EVA)

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)