“Sawit merupakan kekuatan bagi negara karena berfungsi sebagai bahan pangan dan energi. Selain itu sawit secara ekonomi memberikan kontribusi besar terhadap devisa negara dan memberikan penghidupan bagi masyarakat, “ kata Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden RI, dalam pembukaan Indonesian Palm Oil Conference and 2016 Price Outlook (IPOC) di Nusa Dua, Kamis (26/7).

Seberapa besar peran industri sawit?

Menurut JK, peran kelapa sawit menjadi sumber dari oil and fat untuk mencukupi kebutuhan pangan dunia ini (1). Lalu, Indonesia punya andil sebagai produsen terbesar CPO di pasar global (2). Kemudian, industri sawit memberikan kontribusi bagi pendapatan dan lapangan kerja terbesar di luar tanaman padi (3).

Sampoerna Agro berpartisipasi dalam pameran dan konferensi IPOC 2015 (photo by Eva/SWA)

Untuk itu, lanjut JK, pemerintah mendukung keberlanjutan industri sawit untuk kebutuhan pangan serta energi di dalam dan luar negeri. Khususnya sebagai sumber devisa negara dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Sementara itu, Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), meminta pemerintah menetapkan industri kelapa sawit sebagai komoditas strategis. Penetapan industri sawit sebagai komoditas strategis berdasarkan sejumlah pertimbangan. “Pertama, industri sawit mampu berkontribusi besar bagi perekonomian negara. Dari segi penyerapan tenaga kerja, industri membuka lapangan kerja kepada 4 juta kepala keluarga di mana sekitar 16 juta orang mengandalkan hidup dari industri sawit. Kedua, industri sawit mampu mengentaskan kemiskinan di pedesaan,” ujar Joko dalam sambutannya di pembukaan IPOC 2015.

Pertimbangan ketiga, kelapa sawit punya peranan penting dalam membantu pemerataan pembangunan daerah karena perkebunan sawit banyak dibuka di luar pulau jawa. Alhasil, banyak provinsi dan kabupaten baru di luar Jawa yang awalnya berasalnya dari perkebunan kelapa sawit.

Dari sisi pemasukan devisa, kata Joko, minyak sawit sebagai penghasil devisa terbesar non migas sekitar US$ 21 miliar pada 2014 atau 13,4 persen dari nilai total ekspor.

Sementara itu, Luhut Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI, menegaskan, industri sawit telah menjadi industri yang strategis dengan kontribusi besarnya bagi pemasukan negara dan pembukaan lapangan kerja. Oleh karena itu, Luhut menegaskan bahwa industri sawit harus dilindungi dari kampanye negatif berkaitan isu lingkungan dan kesehatan. Pemerintah tidak ingin didikte kepentingan asing dan punya kedaulatan untuk mengatur negara sendiri. “LSM jangan mengatur-atur kita mengenai monyet. Ini kita monyet kepala hitam bagaimana. Pemerintah tidak segan-segan melarang NGO atau lembaga lain yang melakukan kampanye negatif terhadap industri sawit dan menganggu stabilitas negara,”tegas Luhut.

Sejak awal, pemerintah mendukung pengembangan mandatori biodiesel di sektor transportasi dan energi. Program mandatori ini bertujuan baik untuk meningkatkan hilirisasi industri sawit dan nilai tambah kelapa sawit.

JK menambahkan bahwa pemerintah memberikan kesempatan besar bagi program biodiesel untuk tumbuh dengan adanya kewajiban Pertamina untuk menyerap biodiesel. Beberapa waktu lalu, Pertamina sudah menandatangani kontrak pembelian biodiesel dengan sejumlah produsen. Langkah ini, dinilai JK sangat baik untuk menjaga suplai dan permintaan sehingga pertumbuhan ekonomi negara terus membaik.

Di pasar dunia, Indonesia dan Malaysia menghasilkan produksi sawit 90 persen dari total pasokan dunia. JK menyebutkan bahwa dunia punya kepentingan terhadap industri sawit yang berperan besar besar bagi pasokan pangan dan ekonomi dunia. Di forum APEC, mantan Ketua Umum PMI ini, meminta produk komoditas seperti kelapa sawit dan karet adalah development goods. Oleh karena itu, sudah semestinya komoditas ini tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi.

Untuk memfasilitasi pengembangan industri, pemerintah berencana membangun sejumlah pelabuhan di beberapa daerah supaya kegiatan ekspor dapat meningkat. Hal ini bertujuan memberikan nilai tambah industri dan pendapatan devisa lebih besar.

Pemerintah menyadari naik turunnya industri sawit bisa memengaruhi pendapatan mayarakat dan negara secara keseluruhan. “Harapan kami palm oil akan memberikan kontribusi lebih baik kepada masyarakat,” kata JK.

Ke depan, kebutuhan minyak sawit terus tumbuh sejalan dengan pertambahan populasi penduduk dan pendapatan manusia dari tahun ke tahun. Industri ini menjadi sumber pasar dan kekuatan yang berhubungan dengan industri makanan,” jelas JK.

JK juga menejelaskan, pemerintah telah meneken nota kesepahaman untuk pengelolaan restorasi ekosistem hutan-hutan dan gambut yang rusak. “Kurang-lebih Rp 50 triliun biaya untuk restorasi hutan dan gambut selama lima tahun. Untuk tahap pertama restorasi hutan dan gambut seluas 2 juta hektare. Jumlah ini mungkin tidak jauh dari jumlah pajak ataupun yang dihasilkan oleh seluruh pengusaha untuk pemerintah. Apa yang kita dapat tentu kita kembalikan lagi ke ekosistem,” JK menguraikan.

Betul, kini Pemerintah sedang menggodok pembentukan Badan Restorasi Ekosistem Gambut. Salah satu pembahasannya adalah soal dasar hukum pembentukan dan orang-orang yang akan duduk di badan tersebut. Pembentukan Badan Restorasi Ekosistem Gambut rampung dan bisa bekerja efektif pada akhir 2015. (EVA)