Solusi Kemendag Hadapi Masalah Logistik

Ada sejumlah faktor di balik tingginya biaya logistik di Indonesia. Salah satunya adalah infrastruktur logistik yang masih terbatas di sejumlah tempat. Sekarang ini, pemerintah dengan para pemangku kepentingan terkait berupaya untuk mengatasi permasalahan logistik yang ada demi meningkatkan daya saing produk nasional.

Dalam acara workshop logistik dengan tema “Tantangan dan Peluang Logistik Indonesia Menghadapi Pasar Global,” di Kementerian Perdagangan, Rabu (10/4/2013), Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan, menerangkan, biaya logistik di Indonesia mencapai 24,64% dari PDB Indonesia pada tahun 2011. Padahal, biaya logistik di Amerika Serikat hanya mencapai 9,9%, Jepang sebesar 10,6%, dan Korea Selatan sebanyak 16,3%.

Bahkan, menurut hasil survei Logistics Performance Index (LPI) oleh Bank Dunia tahun 2012, Indonesia menempati peringkat 59, atau berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Gita pun menyampaikan, salah satu penyebab tingginya biaya logistik di Indonesia adalah infrastruktur logistik yang masih sangat terbatas di wilayah timur Indonesia. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi antara kawasan barat dengan kawasan timur tidak seimbang.

Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan (tengah)

Penyebab lainnya adalah tidak adanya jaminan muatan balik dari wilayah timur bagi angkutan kargo (backhaul), yang mengakibatkan ongkos angkut ke wilayah timur menjadi lebih tinggi dibandingkan ke wilayah barat Indonesia. “Hal tersebut selain mengakibatkan terjadinya disparitas harga antara wilayah barat dan timur, juga mengakibatkan kurangnya minat investor untuk menanamkan modalnya, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan perekonomian di wilayah timur,” tambah dia.

Biaya logistik yang tinggi ini pada akhirnya menyebabkan daya saing produk Indonesia menjadi lebih rendah dibandingkan dengan produk yang sama yang dihasilkan oleh negara-negara pesaing. Rendahnya daya saing ini tidak hanya terjadi di pasar domestik namun juga di pasar internasional.

Seharusnya, Gita menyebutkan, sistem logistik terintegrasi secara efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan daya saing produk nasional di pasar regional dan global, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Hal tersebut dapat dilakukan melalui penurunan biaya logistik serta menjamin ketersediaan komoditas pokok dan strategis sampai ke tingkat pedesaan,” kata dia.

Kementerian Perdagangan sendiri berperan aktif dalam mengembangkan Sistem Logistik Nasional sekaligus memperlancar konektivitas antardaerah dan antarsimpul-simpul logistik, melalui Revitalisasi Pasar Tradisional, Pembangunan Pusat Distribusi Regional/Provinsi, dan pembangunan jaringan logistik antarsimpul-simpul logistik di setiap koridor ekonomi.

Dalam empat tahun terakhir, Kementerian Perdagangan melalui Tugas Pembantuan telah merevitalisasi  461 unit pasar tradisional dan lima Pusat Distribusi Nasional/Provinsi dengan dana lebih dari Rp 2 triliun. Kementerian juga aktif mendorong pembentukan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, optimalisasi Cikarang Dry Port, serta mendorong penetapan pelabuhan hub internasional di Kuala Tanjung untuk kawasan barat dan Bitung untuk kawasan timur Indonesia.

Selain itu, sebagai upaya mengakselerasi dunia pelayaran Indonesia sebagai bagian dari sistem logistik nasional, Kementerian Perdagangan telah menginisiasi agar industri pelayaran dapat memilih menggunakan kapal berbendera Indonesia untuk mengangkut kargonya melalui penerapan sistem Cost, Insurance and Freight (CIF), bukan lagi Free On Board (FOB). Dengan demikian, industri pelayaran memiliki peluang yang lebih besar untuk berkontribusi dalam ekspor sekaligus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. (EVA)

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)