Dengan pengalaman 65 tahun sebagai bank pembiayaan perumahan rakyat, Bank BTN lebih siap secara infrastruktur, teknologi dan SDM dalam melaksanakan program pemerintah “Sejuta Rumah untuk Rakyat”. Bagaimana peran sentral Bank BTN sebagai pendukung pembiayaan rumah rakyat?

“Rumah yang Bapak beli itu BTN ya,” tanya Tanti kepada rekannya, M. Yusuf (48 th). Maksud pertanyaan Tanti itu adalah apakah rumah yang dibeli Yusuf itu dilakukan secara kredit lewat Bank BTN. Namun, nada pertanyaan itu seakan menunjukkan bahwa kredit pembiayaan rumah hanya diberikan oleh Bank BTN. Kebetulan saja, Yusuf memang nasabah BTN yang beli rumah KPR tipe 36/90 pada awal tahun 2000 di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. “Iya, dan cicilannya sebentar lagi lunas. Mana ada sekarang KPR dengan cicilan Rp500 ribu per bulan,” ujar Yusuf dengan lega.

Ya, brand awareness Bank BTN sebagai bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR) sangat kuat. Tidak mengherankan bila setiap orang menyebut KPR pasti identik dengan BTN. Di sini pengertiannya seolah olah produk KPR hanya milik BTN. Sama halnya jika orang menyebut air mineral dengan kata Aqua, atau pasta gigi dengan merek Pepsodent.

Begitu kuatnya kesadaran masyarakat akan brand BTN, sampai-sampai Haryajid, Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), meminjam kutipan iklan Teh Botol yang berbunyi “apapun makanannya, minumnya Teh Botol Sosoro”. Begitu pula dengan BTN, “Apapun jenis rumah yang dibeli, kreditnya Bank BTN,” ujar Haryajid.

Pernyataan Haryajid, Yusuf, Tanti dan rata-rata masyarakat kita yang menyebut KPR dengan BTN wajar saja. Malahan, Dirut Bank BTN, Maryono, berani mengatakan, “Coba Anda cek sendiri ke masyaraat, tanyakan ke 10 orang, maka 8 orang di antara mereka pasti pernah dibantu BTN dalam pembiayaan rumah,” jelasnya di hadapan puluhan awak media saat diskusi bertema “Gurihnya Program Sejuta Rumah BTN dalam Kacamata Investor” yang digelar oleh Emiten Bicara Industri (EBI) di Jakarta.

Maryono, CEO Bank BTN

BTN hadir sudah sekitar 65 tahun di tengah-tengah masyarakat, khususnya melayani kredit pembiayaan rumah. Bahkan, cikal bakal bank BUMN ini ada sejak tahun 1897 zaman penjajahan Belanda dengan nama Postpaarbank. Setelah kemerdekaan negera kita, barulah tahun 1950 diganti namanya oleh Pemerintah RI menjadi Bank Tabungan Pos. Lalu, tahun 1963 nama bank ini diubah menjadi Bank Tabungan Negara (BTN) hingga sekarang tahun 2015 masih berlangsung.

Seiring berjalannya waktu, kiprah BTN makin diperhitungkan di Tanah Air. Tahun 1974 misalnya, BTN ditunjuk oleh pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan KPR bagi golongan masyarakat menengah ke bawah. Lalu, tahun 2002 ditunjuk sebagai bank komersial yang fokus pada pembiayaan rumah komersial. Pada 2009 BTN melakukan sekuritisasi KPR melalui Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) pertama di Indonesia. Langkahnya kian gesit saat tahun 2009 go public dengan mencatakan sahamnya (listing) di Bursa Efek Indonesia.

Lantas, bagaimana perkembangan bisnis BTN saat ini di tengah hiruk pikuknya kondisi politik dan ekonomi untuk membiayai kredit rumah masyarakat?

Beberapa waktu lalu ada wacana yang dilontarkan pemerintah melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla, yakni program “Sejuta Rumah untuk Rakyat”. Dan Wapres memberikan aspirasi kepada Bank BTN untuk memegang peran sentral. Wewenang ini tidak asal tunjuk. Pasalnya, BTN memang mumpuni untuk melaksanakan tugas mulia itu.

Kelebihan BTN adalah menjadi pemimpin pasar pembiayaan perumahan di Indonesia dengan penguasaan pangsa pasar total KPR sebesar 24% dan 94% pembiyaan perumahan dipenuhi oleh KPR subsidi BTN serta pengalaman pembiayaan perumahan sejak 1976 menjadi alasan pemerintah menunjuk BTN untuk menjawab kebutuhan rumah bagi rakyat kecil di Indonesia.

Program ini dilatarbelakangi adanya kelangkaan ketersediaan rumah (backlog) 13,6 juta keluarga di Indonesia. Dari jumlah itu jika dirinci, sebanyak 7,2 juta keluarga masih menumpang di rumah family dan 6,4 juta keluarga masih sewa rumahnya. Apalagi ketersediaan perumahan merupakan salah satu elemen kesejahteraan masyarakat sesuai amanah UUD 1945 dan program pemerintah Nawacita (9 agenda perubahan untuk Indonesia).

“Realisasi program sejuta rumah ini tergantung kebijakan pemerintah juga dan perlu didorong insentif pasar,” ujar Yanuar Rizky, pengamat ekonomi. Dia menyarankan agar pemerintah segera memutuskan, sebab saat ini adalah momentum yang baik manakala harga minyak dunia masih rendah. Kuncinya ada di DPR. Jika makin banyak APBN yang dialokasikan untuk sektor riil, maka akan banyak pula dana likuid untuk pembangunan beberapa proyek. Asal tahu saja, Kementrian PU era kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapat tambahan anggaran pengalihan subsidi BBM pada APBN-Perubahan sebesar Rp47,5 triliun, yang mana anggaran untuk perumahan rakyat cuma Rp2 triliun.

(ki-ka) Ekonom Yanuar Rizky dan Maryono (Dirut Bank BTN)

Sinyal pemerintah itu tidak disia-siakan oleh BTN. Ini adalah peluang bisnis sekaligus tantangan. Jika program sejuta rumah benar-benar diwujudkan, maka dibutuhkan pembiayaan senilai kurang lebih Rp1.200 triliun. “Tapi, potensi ini tidak semudah membalikkan telapak tangan,” ujar Maryono mengingatkan.

Rincian program sejuta rumah adalah 600 ribu unit untuk rumah kredit bersubsidi, 250 ribu unit untuk rumah kredit non subsidi, dan 150 ribu unit untuk rumah rakyat.

Bisa dimengerti mengapa Maryono menganggap potensi sejuta rumah ini tidak bisa disambar begitu saja. Padahal, jika dilihat dari reputasi BTN sebagai market leader pembiayaan rumah, justru program sejuta rumah bisa menjadi captive market yang ada dalam genggaman BTN, sehingga jangka panjang akan meningkatkan kinerja bisnis.

Beberapa alasan yang mendasari kata Maryono, antara lain, pertama, untuk mewujudkan sejuta rumah tidak bisa dalam hitungan bulan atau setahun. Rata-rata dalam setahun berdasarkan pengalaman BTN, pembangunan rumah mencapai 300-400 ribu rumah. Kedua, masalah keterbatasan lahan. Ketiga, masalah perizinan. Keempat, masalah sistem. Kelima, masalah infrastruktur (PLN, air). Keenam, masalah pendanaan atau pembiayaan proyek itu sendiri. Terkait kendala-kendala tersebut, Maryono menyarankan, agar pengurusan sertifikat rumah dipermudah dan perizinan yang birokratis segera dipangkas agar tidak berbelit belit.

Untuk itu, dibutuhkan intervensi pemerintah dalam meningkatkan ketersediaan rumah dan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Kuncinya dibutuhkan political will dari pemerintah,” Maryono menegaskan. Bagaimana caranya? Banyak opsi yang bisa dipilih pemerintah kita. Pertama, penempatan dana seperti BPJS, Taspen, Bapertarum PNS, LPDP, dan sejenisnya untuk mendukung program pemerintah untuk rumah rakyat. Kedua, mekanisme pinjaman off shore dari World Bank, JICA, ADB, dan sejenisnya untuk mendukung tersedianya dana murah dari luar negeri. Ketiga, pemerintah memberikan PMN terkait program sejuta rumah kepada BTN.

Komitmen pemerintah untuk mendukung permahan rakyat juga akan diwujudkan dengan menurunkan uang muka untuk KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi 1% mulai April 2015 serta pemerintah berjanji akan memberi bantuan Rp4 juta untuk uang muka. Sebelumnya, pemerintah telah menurunkan suku bunga cicilan KPR untuk rumah bersubsidi dari 7,5% menjadi 5% Ini bertujuan agar rakyat miskin di Indonesia semakin mudah memiliki rumah.

Peran sentral BTN dukung pembiayaan rumah

Wapres Jusuf Kalla meminta agar Bank BTN menjadi pemeran utama dalam pelaksanaan program penyediaan perumahan nasional, seperti program perumahan bagi buruh di dekat kawasan industri. “Konsepnya sudah dilakukan pembicaraan bersama tim Wapres. Jadi pemerintah akan lebih fokus bagaimana membiayai rumah-rumah khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini lebih besar lagi,” jelas Maryono.

Bank BTN siap menjadi integrator stake holders untuk pembiayaan itu. “Kami siap untuk menjadi motor dalam menggerakkan program rumah bagi masyarakat. Ini adalah program pemerintah dan menjadi tugas mulia bagi kami untuk merealisasikannya,” ujar Maryono.

Ada dua peran utama Bank BTN mengapa diharapkan dapat menjadi motor dalam merealisasikan program sejuta rumah ini. Pertama, Bank BTN sebagai lembaga pembiayaan yang menyediakan lending products kepada seluruh pihak terkait pembangunan perumahan, baik dari sisi supply maupun demand. Kedua, Bank BTN sebagai inisiator dan integrator kerja sama antar institusi dalam meningkatkan supply rumah.

Sebagai pemain utama dalam pembiayaan perumahan nasional, Bank BTN telah memberikan masukan dalam mengatasi problematika perumahan nasional. Masalahnya memang cukup kompleks dan perlu campur tangan pemerintah untuk mengatasinya. Permasalahan utama menyangkut masalah suppy seperti lahan dan infrastruktur, pasokan bahan bangunan dan peraturan menyangkut pembangunan perumahan itu sendiri. Kemudian, masalah kepemilikan rumah seperti penghasilan masyarakat yang terbatas, kesiapan dukungan dana dari perbankan yang umumnya didukung oleh dana jangka pendek. Penyediaan dana jangka panjang oleh pasar modal sampai dengan saat ini di Indonesia belum tersedia.

Peran BTN dalam mewujudkan program sejuta rumah harus didukung oleh semua stakeholders termasuk sinergi antar BUMN. “Kalau saya lihat akan ada sinergi BUMN, banknya akan ke BTN karena fokus ke perumahan, dan pengembangnya nanti Perumnas. Harus ada komitmen, sinergi harus terjadi dari pemerintah juga,” jelas pengamat ekonomi Yanuar Rizky.

Portal BTNproperti

Keseriusan Bank BTN untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan perumahan rakyat dibuktikan dengan peluncurkan portal BTNproperti. Ini adalah terobosan dan salah satu solusi permasalahan perumahan di Indonesia.Sebagai leader pembiayaan perumahan di Indonesia, manajemen BTN ingin agar portal BTNproperti menjadi ikon baru menjawab kebutuhan masyarakat akan rumah. Segala kebutuhan akan rumah dengan mudah dan cepat dapat diperoleh secara online oleh masyarakat dan pengembang melalui portal BTNproperti.

Menurut Dirut BTN, Maryono, melalui portal BTNproperti, BTN akan memberikan banyak fasilitas kemudahan kepada masyarakat dan pengembang dalam memperoleh informasi terkait dengan masalah rumah. Melalui portal ini akan diperoleh dengan mudah properti pilihan sesuai dengan kemampuan. Masyarakat pun akan dapat melakukan pengajuan KPR secara online dengan persetujuan seketika. Proses aplikasi kredit dapat dipantau secara online melalui portal BTNproperti dengan www.btnproperti.co.id.

Fitur-fitur seperti konsultasi KPR, simulasi KPR, edukasi masyarakat, customer service chat, berita seputar properti dan informasi terkini tersedia dalam portal BTNproperti. Ini sebuah lompatan Bank BTN menjawab pasar kebutuhan rumah di Indonesia dan besarnya pengguna teknologi online dalam negeri yang disatukan dalam satu produk portal BTNproperti.

Berbekal pengalaman sebagai lembaga pembiayaan perumahan terbesar dan peran sentral Bank BTN sebagai integrator stakeholders perumahan, portal BTNproperti dapat menjadi engine baru bagi pertumbuhan bisnis perusahaan dan menjadi solusi nyata sebagai “pasar properti” di dunia digital yang mempertemukan antara supply dan demand. “Portal BTNproperti melengkapi inisiatif Housing Finance Center (HFC) yang telah diluncurkan pada Oktober 2014,” ujar Maryono.

Dijelaskan Maryono, lewat portal BTNproperti, pihaknya akan dapat memperbaiki kinerja kredit dengan terbuka peluang membaiknya recovery asset kredit atas terjualnya rumah-rumah stok lama atau yang siap untuk dilelang. Masyarakat dan pengembang dapat mengakses dengan mudah stok rumah tersebut. Maklumlah, bila dalam satu kawasan dengan rumah stok yang tersedia cukup banyak, maka tidak mustahil pengembang dapat membelinya dan menjualnya kembali dengan harga tinggi. Ini dapat menjadi peluang investasi dengan modal yang terukur dan hasil yang sangat menguntungkan. BTN pun diuntungkan dengan kondisi ini karena proses recovery asset kredit akan dapat dilakukan dengan cepat.

Kinerja dan prospek BTN

Hingga akhir tahun 2014 BTN sudah menyalurkan KPR bersubsidi dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai Rp7,9 triliun atau sebanyak 93 ribu unit rumah. Jumlah tersebut melampaui target pemerintah yang sebanyak 58 ribu. Sejak program FLPP dijalankan tahun 2010 hingga 2014 telah direalisasikan rumah lebih dari 368 ribu unit dengan total kredit mencapai lebih dari Rp25 triliun.

Layanan nasabah BTN

BTN juga masih memimpin pasar KPR di negeri sendiri dengan market share 24%. Sementara itu, untuk segmen KPR subsidi, peran BTN sangat dominan dengan menguasai pangsa pasar lebih dari 95% dari total penyaluran FLPP tahun 2011, 2012 dan 2013. Total KPR bersubsidi yang sudah disalurkan Bank BTN sejak 1976 hingga 2014 berjumlah sekitar Rp60 triliun yang telah dimanfaatkan oleh lebih dari 2,6 juta masyarakat Indonesia. “Karena potensi bisnis dan perannya yang sangat besar, Bank BTN akan menjadi besar sebagai mortgage bank di Indonesia,” Maryono menegaskan.

Bagaimana prospek bisnis BTN?

Kendati tahun 2015 diprediksikan industri perbankan hanya tumbuh sekitar 15-16%, tapi Bank BTN optimistis bisa melampaui kinerja industri. Kepercayaan ini didasari oleh strategi bisnis BTN yang akan fokus pada pembiayaan perumahan karena rumah menjadi kebutuhan primer masyarakat Indonesia.

“Tahun 2015 BTN akan meningkatkan total kredit dan pembiayaan sebesar 17-19% dari hasil pencapaian total kredit dan pembiayaan sebesar Rp115,91 triliun pada 2014,” tambah Maryono. Adapun komposisi kredit BTN itu 43% untuk KPR subsidi dan 57% untuk KPR non subsidi. Guna meningkatkan penyaluran kreditnya, BTN juga akan ekspansi ke pembiayaan developer. Bila selama ini BTN bermain ke end user langsung dengan layanan kredit untuk uang muka dan cicilan rumah atau KPR, maka ke depan BTN akan masuk ke pembiayaan kontraktor atau developer.

“Ada sekitar 173 sektor industri yang terkait pembangunan rumah. Setidaknya BTN akan masuk ke pembiayaan kontraktor dan developer. Misalnya untuk pembiayaan beli lahan bagi rumah rumah subsidi,” ungkap Maryono. Dengan demikian, BTN juga akan memiliki produk Giro Developer. Apalagi BTN memiliki sekitar 18 ribu mitra developer.

BTN juga akan membawa posisi net interest margin sebesar 5,3-5,4 % di tahun 2015 ini. Wajarlah selama ini pendapatan BTN bersumber dari bunga KPR (40% KPR subsidi dan 60% KPR non subsidi) dan fee based income.

“BTN juga akan menciptakan sumber pertumbuhan pendapatan baru seperti pengembangan bisnis wealth management, treasury trading, trade finance, remitansi dan card business. Ini bisa mendorong pendapatan fee based income BTN. Kami juga tetap berencana membentuk anak usaha di bidang asuransi dan multifinance,” ucap Maryono tentang agenda bisnisya ke depan.

Selain pembiayaan KPR yang terus digenjot, tahun ini kinerja keuangan BTN pun akan ditingkatkan. Lihat saja, tahun 2015 BTN mematok target laba bersih Rp2 triliun- 2,2 triliun. Target ini didorong dari membaiknya makro ekonomi dan rencana program sejuta rumah.

Total aset BTN tahun ini ditargetkan naik 18-20% dari perolehan aset di tahun lalu sebesar Rp144,58 triliun. Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada 2015 diharapkan mencapai lonjakan 19-20% dari perolehan DPK sebesar Rp106,5 triliun di 2014.

Soal rasio kredit bermasalah atau net performing loan (NPL) tahun 2015 bakal ditekan BTN di bawah 3%. Sekadar informasi NPL BTN tahun 2012 tercatat 4,09%, tahun 2013 sebesar 4,05% dan tahun 2014 sebesar 4,01%. Strategi ini menunjukkan bahwa perbaikan kualitas kredit yang dilakukan BTN berjalan efektif.

Selama tahun 2014 BTN membukukan laba bersih Rp1,1 atau turun tipis dibandingkan raihan tahun 2013 sebesar Rp1,5 triliun akibat perlambatan ekonomi global dan nasional yang terjadi tahun lalu. Sementara itu total aset tahun 2014 tumbuh 10,22% menjadi Rp1.44,57 triliun, dari posisi Rp131,70 triliun di 2013. Kenaikan total aset ini membuat Bank BTN mengalami peningkatan peringkat ke-9 dari 10 besar bank nasional berdasarkan besaran aset tahun 2014.

Selain strategi peningkatkan pembiayaan, KPR dan kinerja keuangan perusahaan, BTN juga terus berbenah diri dalam melayani nasabah. Jaringan distribusinya terus ditambah, sehingga kini lebih dari 4.000 kantor layanan cabang Bank BTN, 3.000 gerai Bank BTN di Kantor Pos, lebih dari 1.500 jaringan ATM Bersama.

“Kami juga terus meningkatkan kualitas SDM agar berdaya saing tinggi dengan kompetensi bisnis utama BTN. Selain itu, memperbaiki manajemen kredit dan collection pemanfaatan MIS di berbagai level organisasi dalam rangka mendukung proses bisnis dan operasional,” jelas Maryono sembari mengatakan BTN selalu memegang prinsip-prinsip praktik Good Corporate Governance (GCG) yang mencakup Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness.

Dengan segala upaya dan strategi yang dilakukan Bank BTN ini untuk menjadi pendamping pemerintah dalam menyediakan perumahan rakyat, bukan tidak mungkin pada gilirannya akan membuat performa BTN makin kinclong dan mengerek kinerja harga saham BTN di lantai bursa ke level yang lebih tinggi dari sekarang di harga Rp 1.000-an per lembar saham. Investor dan rakyat Indonesia pun bersuka cita menyambutnya.(SWA)