Melihat krisis Yunani hingga Brexit di Inggris, Muliaman D Hadad, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengatakan bahwa industri keuangan harus mampu membangun kekuatan sendiri. “Industri keuangan di Indonesia tidak hanya well managed dengan mengedepankan good governance, namun juga well capitalize,” ujarnya saat ditemui dalam seminar Leadership di Kantor OJK.

Muliaman D Hadad, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

Menurutnya, ada 3 hal yang membangun kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan. Pertama, industri keuangan harus mempunyai kekuatan. Sebagai contoh sentimen keluarnya Inggris dari Uni Erop, Brexi bisa memengaruhi dinamika keuangan Indonesia, paling tidak dalam jangka pendek ke indikator pasar.

“Dampak tidak signifikan, karena hubungan dengan negara-negara itu tidak terlalu besar. Tapi mitra dagang kita ada hubungannya. Jadi tetap harus waspada second round impact,” ungkapnya. Pilar kedua adalah industri yang lebih kontributif. Salah satunya menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan memberi ruang untuk berkembang khususnya untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Tingkat literasi keuangan UMKM mencapai 15,7 persen sedangkan tingkat inklusi keuangan UMKM hanya 53,3 persen. Jumlah tersebut ebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 21,8 persen untuk literasi dan 59,7 persen pada inklusi keuangan.

Selanjutnya pilar ketiga yaitu akses keuangan. Literasi keuangan Indonesia masih rendah khususnya di Pulau Jawa dan belum dapat menjangkau hingga ke desa-desa. Salah satu cara OJK untuk melakukan literasi dengan agen branchless banking dengan program Laku Pandai.