World Bank Alokasikan Dana US$10 Miliar untuk Pengentasan Kemiskinan

Guna mengentaskan ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia, Dewan Eksekutif Kelompok Bank Dunia telah menyetujui Kerangka Kerja Kemitraan Negara terbaru untuk Indonesia. Kerangka kerja ini akan berlangsung selama 10 tahun dengan total dana lebih dari US$10 miliar. Dana ini rencananya akan digunakan untuk pengembangan infrastruktur dan program-program sosial.

WorldBankLogo

Kerangka kerja ini dicanangkan untuk tahun 2016 hingga 2020 dan menjadi salah satu kerangka kerja terbesar untuk negara kelompok Bank Dunia. Rodrigo Chaves, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, mengharapkan bahwa investasi ini dapat disalurkan pada program-program infrastruktur dan layanan umum seperti kesehatan dan perlindungan sosial.

Kerja sama ini memiliki relevansi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Indonesia (RPJMN) yang berfokus pada enam bidang kerjasama antara kelompok bank dunia dengan pemerintah, sektor swasta, dan mitra pembangunan lainnya. Enam program tersebut antara lain:

  • Program infrastruktur nasional yang diperlukan bagi pertumbuhan dan perbaikan taraf hidup masyarakat Indonesia
  • Sektor energi, guna meningkatkan pengembangan energi berkelanjutan dan menghubungkan akses listrik kepada jutaan keluarga
  • Program untuk membangun ekonomi maritim serta memperbaiki perhubungan dan logistik
  • Program untuk mengumpulkan pendapatan lebih banyak dan membelanjakannya secara lebih efektif;
  • Membantu pemerintah daerah agar menyediakan layanan yang lebih baik dalam hal kesehatan, pendidikan, sanitasi dan air;
  • Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya alam Indonesia yang sangat besar, termasuk upaya menghentikan kebakaran lahan gambut dan deforestasi, menuju pengurangan emisi karbon dan pengembangan mata pencaharian yang berkelanjutan untuk masyarakat miskin.

“Kerjasama dengan Indonesia bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi agar pihak swasta bisa ambil bagian dalam pembangunan Indonesia”, ujar Sarvesh Suri, Manajer Perwakilan IFC Indonesia. Ia pun menambahkan bahwa, sektor swasta memiliki potensi untuk menjadi mitra yang kuat dalam memperluas inklusi keuangan bagi mayarakat miskin, mendukung usaha kecil dan menengah, serta membangun infrstruktur secara berkelanjutan.

Apabila diimplementasikan secara penuh, kerangka kerja sama baru ini akan meningkatkan pinjaman IBRD hingga US$ 7.5 miliar dan kerja sama baru IFC senilai US$ 3 miliar. Dana ini akan diturunkan dalam bentuk saham, pinjaman, jaminan, mobilisasi, program MIGA yang lebih aktif, dan akan meningkatkan perlindungan terhadap rsiko politik dan jaminan gagal bayar.

Selain itu, dewan menyetujui Development Policy Loan atau DPL untuk energi inklusif dan berkelanjutan senilai US$ 500 juta untuk mendukung perbaikan kebijakan pemerintah Indonesia. Salah satunya terkait investasi pemerintah dan swasta pada neergi terbarukan yang bersih dan berkelanjutan. Salah satunya adalah panas bumi yang merupakan sumber energy terbarukan kedua terbesar di Indonesia. (EVA)

 

 

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)