Berdasarkan data Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), saat ini ada sekitar 4,7 juta juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia. Sekitar 1,4 juta diantaranya belum memiliki rumah.

Untuk mendorong penyaluran kredit rumah murah untuk PNS melalui KPR FLPP, Kemenpera menggandeng PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)/SMF. Terkait hal tersebut, kedua belah pihak hari ini resmi menandatangani MOU terkait hal tersebut.

Dengan adanya kerjasama ini, Kemenpera akan mendorong agar lebih banyak lagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang mau menyalurkan kredit rumah murah subsidi ke PNS dengan memanfaatkan sumber dana jangka menengah panjang melalui program refinancing kredit perumahan rakyat (KPR) fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) SMF.

Direktur Utama SMF, Raharjo Adisusanto, mengatakan, hingga kini porsi penyaluran KPR FLPP sebagian besar masih dilakukan oleh BTN. “Harapan kami akan ada banyak BPD yang ikut meningkatkan partisipasinya,” ujar Raharjo.

Sementara itu, Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera, Sri Hartoyo, mengharapkan dengan adanya MOU ini semakin memantapkan fasilitas pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah termasuk PNS.

PNS merupakan sasaran KPR FLPP karena punya penghasilan terbatas, rentan terhadap gejolak harga dan kemampuan menabungnya relatif rendah. Biasanya, debitur KPR yang merupakan PNS kalau menunggak akan sulit melunasi cicilan selanjutnya. Sedangkan PNS yang belum punya rumah akan semakin sulit menyicil rumah karena penghasilan mereka tetap, sedangkan harga rumah naik terus.

Sebagai catatan, pada akhir 2012 lalu penyaluran KPR FLPP mencapai Rp 3 triliun, di mana Rp 1 triliun sumber pendanaannya berasal dari SMF. Penyaluran KPR FLPP masih didominasi oleh PT Bank Tabungan Negara (BTN), sisanya oleh 9 bank lain.

PNS yang mengambil fasilitas KPR FLPP di BTN sebanyak 27.351 orang. Sedangkan pegawai BUMN/BUMD 152.962 orang, pegawai swasta 109 orang, TNI/Polri 113 orang. Total debitur BTN per Desember 2012 sebanyak 181.458 ribu dengan nominal Rp 10,5 triliun. (EVA).