Menggarap Potensi Pendapatan Pajak Kendaraan  Rp 100 Triliun 

Dari kiri: Irjen. Pol. Drs. Firman Santyabudi, M.Si. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, RivanAchmadPurwantono, Direktur Utama PT Jasa Raharja, dan Agus Fatoni,  Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Foto-foto: Jasa Raharja).

Dana Rp 100 triliun berpotensi dapat diperoleh dari pajak kendaraan. Berdasarkan data PT Jasa Raharja, terdapat 40 juta kendaraan atau 39 persen dari total kendaraan yang tercatat belum melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang secara nominal merupakan potensi penerimaan pajak. Jumlahnya diperkirakan lebih dari Rp 100 triliun. 

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kendaraan Bermotor Pasal 1 ayat (1), Samsat merupakan serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.

Kantor Bersama Samsat menjadi wadah bagi tiga instansi yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, dan PT Jasa Raharja. Mereka menjalankan fungsi dan kewenangan masing-masing. Namun, dalam pelaksanaan fungsi Kesamsatan, sistem pengelolaan data yang digunakan masih belum terintegrasi sehingga menyebabkan perbedaan jumlah data kendaraan ditiap instansi.

Misalnya, data kendaraan per 31 Desember 2021. Pihak Polri mencatat ada 148 juta Kendaraan. Di sisi lain,  data di Kemendagri ada 112 juta kendaraan dan di PT Jasa Raharja tercatat 103 juta kendaraan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu ada penataan data yang baik melalui single data yang akan dikelola bersama oleh ketiga instansi. Penggunaan sistem single data bertujuan untuk peningkatan akurasi jumlah data kendaraan bermotor di Samsat.

Dengan adanya data yang akurat, pemangku kepentingan di Samsat dapat mengetahui jumlah data kendaraan bermotor dan status kendaraannya, jumlah kendaraan bermotor yang sudah membayar pajak serta jumlah kendaraan bermotor yang belum membayar pajak. 

Dengan kata lain, melalui pengelolaan single data, ketiga instansi dapat mengetahui tingkat ketidakpatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pages: 1 2 3

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)