Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang maju, makmur, adil, dan bermartabat. Untuk mewujudkan itu, diperlukan investasi di sektor pembangunan yang tidak boleh ditunda.

Seperti contoh pembangunan sejumlah kampus Universitas Islam Negeri (UIN) melalui instrumen pembiayaan APBN menggunakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Menurut Menkeu syariah tetapi utang itu tidak menjadi masalah.

“Namanya syariah, tapi tetap utang, artinya kita bayar kembali dan itu tidak apa-apa, tetap menggunakan syariah. Instrumennya didesain sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetap hati-hati secara keuangan dan secara keislaman, dikelola dengan baik, dibayar kembali dengan baik. Itu yang namanya upaya keuangan negara untuk membangun umat seluruh masyarakat Indonesia,” kata Sri Mulyani saat acara ground breaking pembangunan fase 2 UIN Malang (22/01/2023).

Lebih Lanjut, Menkeu juga menyebut bahwa terdapat pembangunan terhadap beberapa Universitas Islam Negeri lainnya di Indonesia yang dibangun dari berbagai sumber alternatif pembiayaan. Di antaranya berasal dari Saudi Fund for development dan Islamic Development Bank sebesar Rp 7,3 triliun.

“Untuk pinjaman yang sekarang ini yang masih aktif Rp 2,75 triliun, itu artinya yang tidak aktif itu sudah kita bayar kembali. Ada UIN Alauddin, UIN Sunan Gunung Djati, UIN Raden Fatah Palembang, UIN Walisongo Semarang, UIN mataram, UIN Sunan Ampel Surabaya, Institut Agama Islam nasional Raden Intan Lampung, IAIN Sultan Thaha Saifudin Jambi, IAIN Antasari Banjarmasin, IAIN Imam Bonjol Padang, dan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Itu kita bangun semuanya dengan uang negara, memang dipinjami dulu tapi kita bayar pakai uang negara,” ucapnya.

Namun, pembiayaan pembangunan yang terbesar berasal dari APBN yang mencapai Rp 9,6 triliun. Melalui projek Surat Berharga Syariah Negara atau Project Based Sukuk yang digunakan untuk membangun berbagai perguruan tinggi Islam negeri di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2023 yang berjumlah hingga 199 projek.

Menurut Menkeu, Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara akan terus melakukan tugas menjaga keuangan negara menjadi instrumen yang bisa diandalkan untuk pembangunan. Untuk melindungi rakyat pada saat rakyat menghadapi ancaman seperti pandemi serta melindungi masyarakat pada saat mereka menghadapi shock seperti harga minyak yang melonjak 2-3 kali lipat.

“Itu pakai uang negara. Guncangan yang luar biasa itu bisa memporak-porandakan sebuah negara, sebuah perekonomian, dan sebuah bangsa dan masyarakat. APBN biasanya menjadi shock absorber, menjadi penahan guncangan,” kata Menkeu.

Dengan begitu, Menkeu berharap agar fasilitas universitas yang dibangun menggunakan dana APBN akan bisa menjadikan sebuah universitas kelas dunia dan yang terbaik di dunia. Bahkan Menkeu yakin hal tersebut bisa diwujudkan oleh seluruh civitas akademikanya.

“Jadi jangan hanya berpikir kelas lokal atau kelas nasional, ambisinya adalah menjadi kelas dunia. Saya haqqul yaqin itu bisa dilaksanakan oleh civitas akademikanya,” kata Menkeu menutup keterangannya.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id