Menteri Susi Resmikan Cold Storage 1.000 Ton dan 15 Pembangunan Prioritas Sektor Kelautan & Perikanan

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meresmikan Cold Storage 1.000 ton di Kawasan Perikanan Muara Baru, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Tak tanggung-tanggung, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi
Pudjiastuti meresmikan secara serentak 16 pembangunan prioritas kelautan dan
perikanan dengan menandatangani prasasti digital pada 10 Oktober 2019. Salah
satu yang diresmikan: Cold Storage 1.000 ton di Kawasan Perikanan Muara Baru,
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Selain Cold Storage, pembangunan prioritas Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) lainnya yang diresmikan adalah Sentra Kelautan dan
Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik, SKPT Merauke, SKPT Morotai, SKPT Talaud, SKPT
Biak, SKPT Mimika, Pasar Ikan Modern (PIM) Bandung, Pabrik Pakan Pangandaran,
Embung Pangandaran, Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) Bone, Poltek
KP Kupang, Poltek KP Jembrana, Poltek KP Pangandaran, Akademi Komunitas
Wakatobi, dan Kantor Karantina Wilayah Kerja Sebatik. Peresmian serentak diberbagai
lokasi itu menggunakan video conference yang dipusatkan di Kawasan
Perikanan Muara Baru, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Pembangunan 16 prioritas kelautan dan perikanan bisa dikatakan
merupakan konsep pembangunan untuk kemajuan usaha perikanan para nelayan dan industri
perikanan yang saling melengkapi atau terpadu. Pembangunan cold storage, misalnya,
ini bisa dikatakan strategis untuk mengimbangi peningkatan produksi perikanan
Indonesia yang terus terjadi akibat dampak dari berbagai kebijakan pengelolaan
perikanan KKP. Seperti pada 2018, produksi perikanan Indonesia meningkat 1,41%
menjadi 24,49 juta ton dari sebelumnya di 2017 sejumlah 24,15 juta ton. Hal ini
merupakan dampak dari peningkatan sektor tangkap maupun budidaya yang
masing-masing berkontribusi 1,64% dan 1,53%.

Pemilihan lokasi di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera
(PPS) Nizam Zachman, Provinsi DKI Jakarta bukan tanpa alasan. PPS Nizam Zachman
merupakan pelabuhan perikanan yang menjadi pusat produksi ikan dan tujuan
pendaratan ikan dari sentra-sentra produksi ikan di wilayah Indonesia,
khususnya Indonesia bagian timur. Selain itu, PPS Nizam Zachman juga merupakan
pusat distribusi ikan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan konsumsi
dalam negeri. Oleh karena itu, dibutuhkan fasilitas penyimpanan yang memadai
dan mampu menjawab kebutuhan pasar.

Cold storage dengan kapasitas 1.000 ton ini akan
digunakan untuk menampung ikan yang berasal dari sentra-sentra produksi
sehingga pada saat musim ikan, tidak ada lagi ikan yang terbuang dan harga
tidak jatuh. Sebaliknya, pada saat musim paceklik stok ikan di cold storage
dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan konsumsi
masyarakat. Dengan demikian, ketersediaan ikan sepanjang tahun dapat terjamin
dan stabilisasi harga dapat dikendalikan,” jelas Menteri Susi.

Selain cold storage, untuk memelihara sistem rantai
dingin, KKP juga telah menyerahkan bantuan lebih dari 600 unit ice flake
machine
ke berbagai sentra-sentra penangkapan ikan di Indonesia.

Sementara Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk
Kelautan dan Perikanan (PDS), Agus Suherman mengungkapkan, cold storage
yang dibangun ini juga diperuntukkan bagi nelayan kecil dengan biaya sewa yang
sangat murah sebesar Rp25 per kg per hari.

“Dengan biaya sewa yang murah, diharapkan nelayan tidak lagi
terkendala dengan tempat penyimpanan ikan berpendingin, sehingga menjamin
kualitas secara jangka panjang," katanya.

Agus juga menyampaikan, cold storage ini selama tiga
bulan masa percobaan akan dikelola oleh KKP. Setelah itu akan dilimpahkan
kepada lembaga atau perusahaan BUMN sesuai ketentuan yang berlaku. “Saat ini
masih di kelola oleh KKP. Uji coba selama lebih kurang 3 bulan. Nanti
setelahnya ditentukan pihak pengelolalnya,” tambahnya.

SKPT Gerakkan Ekonomi Lokal

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Susi menjelaskan bahwa
pembangunan SKPT merupakan salah satu implementasi Nawacita ke-3, yaitu
“Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan.” Hal ini juga sesuai dengan semangat mewujudkan
sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis
kepentingan nasional.

Meresmikan secara serentak 16 pembangunan prioritas kelautan dan perikanan
di berbagai wilayah Indonesia.

“Pulau terdepan kita yang letaknya terluar atau di
perbatasan, kehidupan dan kesejahteraannya sangat penting diperhatikan untuk
strategi keamanan dan perdamaian Indonesia dan terutama juga regional. Kalau
sampai ada pulau terdepan kita yang memilukan dan menyedihkan, pertama, image
Indonesia menjadi tidak bagus. Kedua, rawan untuk disusupi dengan hal-hal yang
tidak baik dari luar, misalnya sebagai tempat penyelundupan,” tutur Menteri
Susi.

Ia menambahkan, pembangunan SKPT ini bertujuan untuk
menggerakkan ekonomi lokal, dan juga menjaga ketahanan pangan. Selain itu, SKPT
juga akan mendorong pendapatan devisa melalui ekspor, dan meningkatkan pendapatan
masyarakat, serta mengatur tata niaga dan mengelola sektor kelautan dan
perikanan dengan baik.

“Saya ingin membangun pulau terdepan ini bukan sebagai basis
illegal fishing atau ilegal komoditi ekonomi dan lain sebagainya. Pulau
terdepan kita harus menjadi sentra kegiatan ekonomi dan pertahanan negeri
kita,” tegasnya.

“Kita punya 111 pulau terluar. Minimal 50-nya bisa menjadi
sentra ekonomi Kelautan dan Perikanan. (Jika tercapai) itu luar biasa. Apalagi
misalnya 20-nya bisa jadi sentra kelautan yang besar yang bisa menghasilkan
devisa triliunan,” lanjutnya.

Harapan ini bukan tak terukur. Perkembangan yang
menggembirakan telah terlihat di lokasi-lokasi SKPT yang telah berhasil
menggerakkan ekonomi masyarakat lokal. 

Sebut saja SKPT Natuna. Dalam kunjungan kerjanya ke
Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu, Menteri Susi mengetahui
fakta bahwa di SKPT Natuna, untuk produk gurita saja, Perum Perikanan Indonesia
(Perindo) telah membeli hingga Rp5 miliar per bulannya. Jumlah tersebut belum
termasuk nilai jual gurita yang dibeli oleh perusahaan-perusahaan lainnya.
Belum lagi komoditas perikanan lainnya seperti kakap, tongkol, layang, dan
lainnya.

Begitu pula di SKPT Sebatik yang baru diresmikan. Pada
periode Januari hingga awal Oktober 2019, ekspor perikanannya sudah mencapai
Rp1,5 triliun rupiah.  Adapun SKPT
Merauke sudah mampu mengekspor hingga 15.000 ton produk perikanan. “Jika 15.000
ton dikali dengan USD1 per kg, berarti sudah USD15 juta. Nilai yang fantastis
dan luar biasa,” cetusnya.

Ia berpendapat, keberadaan SKPT ini dapat menjadi tempat
bisnis komoditi perikanan yang memberikan masukan devisa bagi negara. Namun,
Indonesia masih memiliki PR untuk membuka akses langsung ekspor dari
sentra-sentra perikanan tersebut ke negara tujuan ekspor. “Jangan sampai
kontainer dari Natuna harus bawa ke Jakarta, dari Jakarta baru ke Jepang.
Padahal Natuna - Jepang lebih dekat,” imbuhnya.

Dari beberapa lokasi SKPT yang baru diresmikan, terdapat
beberapa yang belum dapat melakukan ekspor. Untuk itu, Menteri Susi mendorong
agar pemerintah daerah segera menjalin kerja sama dan MoU guna mendorong geliat
usaha perikanan untuk memanfaatkan potensi yang besar di daerah. Seperti yang
terjadi di SKPT Mimika. 

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng yang turut hadir dalam
kegiatan peresmian di Jakarta mengatakan, Kabupaten Mimika potensinya luar
biasa. Sejak dibangunnya SKPT, kegiatan perikanan pun berkembang maju karena
telah tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti TPI, cold
storage, ice flake machine
, dan sebagainya. Akan tetapi, SKPT Mimika belum
dapat melakukan ekspor karena belum dilakukan kerja sama.

Menurutnya, keberadaan SKPT Mimika sudah menambah jumlah
kapal yang beroperasi. Hingga 2019 tercatat 648 kapal telah mendarat di SKPT
Mimika. Namun produksi perikanan yang dihasilkan masih digunakan untuk memenuhi
kebutuhan lokal saja.

Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo, Menteri Susi, dan Direktur Bisnis Mikro Bank BRI Supari. Perjanjian Kerja Sama dengan Bank BRI tentang Pencetakan Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan (KUSUKA)

“Melihat laporan dari daerah lain (melalui teleconference),
kami jadi bersemangat. Kami juga ingin seperti daerah-daerah lain tersebut
karena fasilitas kami sudah punya dan lebih dari 600 kapal sudah beroperasi.
Kami akan melakukan upaya-upaya pengembangan supaya PAD kita dapat meningkat,”
tekadnya.

Di Pangandaran, Jawa Barat untuk mendorong kegiatan
budidaya, KKP juga meresmikan pabrik pakan mandiri dan embung. Pabrik pakan
mandiri ini hingga September 2019 telah memproduksi 70,8 ton pakan ikan.
Sebanyak 57,7 ton telah terdistribusi sebagai bantuan bagi pembudidaya ikan.

Sementara pembangunan embung difungsikan sebagai
pengembangan budidaya berbasis penangkapan (Culture Based Fisheries/CBF),
pengendali banjir, menjaga ketersediaan air, alternatif tempat olahraga (jogging,
kano), tempat bermain, dan  rekreasi
(wisata).

Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengatakan, keberadaan
pabrik pakan akan difungsikan untuk pengembangan budidaya ikan baik laut maupun
darat. Ditambah dengan pembangunan embung, ia optimis kegiatan budidaya di
Pangandaran akan meningkat.

“Masyarakat biasanya menanam ikan yang tidak bernilai
ekonomi tinggi. Dengan adanya pabrik pakan, kita akan mendorong orang-orang
untuk melakukan budidaya yang memiliki nilai komersil yang tinggi.  Misalnya ikan patin. Sebenarnya budidaya ikan
patin kan mudah dilakukan terlebih jika sudah ada dukungan pakan ikan, ini akan
sangat membantu. Tinggal nanti dilakukan pembinaan dan sosialisasi mengenai
penguasaan teknologi budidaya sehingga biaya produksi semakin rendah,”
paparnya.

Setelah komoditas perikanannya tersedia, maka dibutuhkan
sentra bisnis kelautan dan perikanan untuk pemasarannya. Untuk itulah dibangun
PIM, seperti PIM Bandung yang baru diresmikan. PIM akan menyediakan pasokan
produk perikanan bermutu, aman dikonsumsi, dan terjangkau harganya.

Sementara untuk menciptakan sumber daya manusia kelautan dan
perikanan yang unggul, berkualitas, berintegritas, dan menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi, dalam kesempatan tersebut KKP meresmikan 4 Poltek KP
dan Akademi  Komunitas Wakatobi.

Adapun untuk mendukung pengawasan lalu lintas produk
kelautan dan perikanan, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, KKP juga
meresmikan Kantor Karantina Wilayah Kerja Sebatik, Kalimantan Utara.

Tak hanya peresmian program-program prioritas, dalam
kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan
Bank BRI tentang Pencetakan Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan
(KUSUKA) dan penyerahan Sertifikat Pengelola Gudang Ikan Beku di Bacan Maluku
Utara dari BAPPEPTI kepada PT Perinus selaku pengelola dengan Sistem Resi
Gudang, dan Balai Besar Pengolahan dan Pengujian Hasil Perikanan KKP selaku
Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) uji mutu.

Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo dalam sambutannya menyebut, sistem resi gudang ini sudah diberlakukan untuk komoditas rumput laut dan garam di beberapa lokasi. “Besar harapan kami, penerapan sistem resi gudang di sektor kelautan dan perikanan akan menjadi salah satu solusi bagi pelaku utama usaha untuk mendapatkan akses pembiayaan dan menjaga harga jual produk pada tingkat yang wajar,” pungkasnya.

swa.co.id

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)