Pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Sebut saja pelabuhan, bandara, Trans Sumatera, Trans Jawa, Trans Papua yang telah selesai harus diakui bukan hanya mengurangi waktu tempuh perjalanan ataupun mempercepat jalur logistik, tapi juga menggerakan ekonomi kerakyatan.

Dalam diskusi IndoSterling Forum bertajuk Mengukur Infrastruktur: “Sejauh Mana Pembangunan Infrastruktur Menstimulasi Pembangunan Ekonomi di Daerah”, Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Bidang Pengendalian Pembangunan Program Prioritas, mengutarakan kehadiran Infrastruktur juga mendorong industri pariwisata dan bisnis lokal menggeliat. Dia mencontohkan, jumlah pedagang empal gentong meningkat setelah adanya Tol Cipali. Hal ini membuktikan, pembangunan infrastruktur mendorong pariwisata dan mampu menggerakkan ekonomi rakyat di daerah.

Menurut Darmawan, visi pembangunan infrastruktur Presiden Jokowi sangat sederhana namun dengan kesederhanaanya itu menghilangkan hambatan dalam pelaksanaanya. Hanya saja, pembangunan infrastruktur tanpa adanya interaksi dan koordinasi pemerintah daerah, investor dan komponen masyarakat tidak akan terwujud.

Menurut Ari Kuncoro, Guru Besar dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dampak terbesar dari pembangunan infrastruktur pada peningkatakan perekonomian daerah, dimana masyarakat tidak perlu lagi mencari penghidupan di kota besar, namun dapat membangun usaha dengan tetap tinggal di desa.

Ari menambahkan pembangunan infrastruktur telah mendorong peningkatkan kapasitas produksi perekonomian, menghubungkan kutub-kutub pertumbuhan/aglomerasi ekonomi. Selain itu, program Infrastruktur telah mendorong peningkatan akses bekerja bagi penduduk kota/pedesaan dan peningkatan akses perdagangan bagi penduduk/kota pedesaan.

Dirjen Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemedesa PDTT, Taufik Madjid, mengakui kebijakan dana desa dari sisi pembangunan infrastruktur, sejak tahun 2015 -2018, penyalurannya tiap tahun meningkat. Tahun 2018 kebijakan dana desa yang disalurkan Rp 60 triliun atau sekitar Rp 800,4 juta/desa untuk 74.910 desa. Sedangkan tahun 2019 sekitar Rp 70 triliun, atau sekitar 933 juta/desa untuk 74.947 desa.

Sedangkan prioritas belanja desa penggunaan dana desa realisasinya untuk sektor bangunan (jalan dan jembatan) sekitar 86,93% (2017), 69,11% (2018) dan sektor perikanan 7,95%(2017), 19,37% (2018). “Dana desa telah meningkatkan akses transportasi. Program pembangunan desa juga telah meningkatkan pelaksanaan padat karya tunai desa melalui dana desa, perkembangan jumlah badan usah milik desa (BUMDesa),” kata Taufik.

Diakui Taufik, hingga kini telah terbangun sepanjang 191.600 km jalan, 1.140 ribu jembatan, dan 5.371 unit dermaga. “Apa yang telah dicapai dari program Dana Desa adalah telah menunjang aktivitas ekonomi masyarakat serta telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa,” katanya.

Menurut dia, salah satu indikator dalam pembangunan desa adalah tingkat kepemilikan aset masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi daerah. “Selain sumberdaya manusia, keberhasilan peningkatan ekonomi desa dapat dilihat dari aset yang dimiliki desa, dan seberapa besar partisipasi masyarakat didalamnya,” katanya.