Pembangunan Infrastruktur Indonesia Terkendala Pembiayaan

Diskusi infrastruktur: dampak kurangnya infrastruktur adalah biaya logistik Indonesia menjadi amat mahal

Selama 5 tahun terakhir, investasi di sektor pembangunan infrastruktur Indonesia hanya 5% terhadap Produk Domesttik Bruto (PDB). Bandingkan dengan Thailand dan Vietnam alokasi anggaran 7 % dari PDB dan China 10% dari PDB. “Indonesia masih tertinggal sediikit dari negara tetangga. Namun, negara kita pernah investasi infrastruktur 7% dari PDB, yaitu sebelum krisis moneter,” ujar Tjipta Purwita, Ketua Pusat Studi BUMN (PSB).

Kendala Pemerintah Indonesia dalam membangun infastruktur adalah masalah pembiayaan. Pasalnya, dana APBN tidak mencukupi sehingga pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia terjadi financing gap. Maklum, APBN hanya mampu membiayai 42%, sedangkan sisanya harus ditopang non APBN atau sumber pendanaan lain.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Bank Dunia dalam laporannya pada tahun 2014 pernah menyoroti rendahnya investasi infrastruktur yang menyebabkan ekonomi Indonesia terus tertinggal. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kurun waktu lampau bisa lebih tinggi lagi apabila alokasi anggaran untuk infrastruktur lebih tinggi. Indonesia membutuhkan minimal 7% anggaran infrastruktur agar dapat menjadi negara maju. Karena itu pemerintah telah melakukan sejumlah terobosan berupa perbaikan regulasi, fiskal, dan kelembagaan dalam rangka mendorong investasi di bidang percepatan infrastruktur.

Adapun dampak kurangnya infrastruktur adalah biaya logistik Indonesia menjadi amat mahal, bahkan menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Akibatnya, daya saing Indonesia menjadi rendah. Sementara percepatan pembangunan infrastruktur masih berkutat pada kendala lemahnya koordinasi antar instansi/pemangku-kepentingan, lemahnya kualitas penyiapan proyek, lambatnya pengadaan tanah, dan last but not least adanya keterbatasan anggaran/dukungan fiskal dari pemerintah akibat ketidaksepakatan atas pembagian risiko antara pemerintah dan badan usaha, serta sejumlah kendala lain.

“Untunglah, saat ini pemerintah berkomitmen penuh mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, baik yang memiliki nilai manfaat jangka pendek maupun jangka panjang. Terjadi kenaikan yang signifikan pada alokasi anggaran infrastruktur,” jelas Tjipta.

Pada tahun 2015, alokasi anggaran infrastruktur mencapai Rp 290 triliun atau melonjak 63% dibandingkan anggaran di tahun 2014. Pada 2016, anggaran infrastruktur bertambah lagi menjadi Rp314 triliun, di mana porsi belanja infrastruktur pemerintah pusat menjadi lebih kecil dan transfer ke daerah meningkat. Tahun 2017 naik lagi menjadi Rp 400,9 triliun, dan tahun 2018 meningkat menjadi Rp 409, 1 triliun.

Besarnya biaya infrastruktur yang digelontorkan pemerintah, menjadi peluang bagi BUMN bidang karya/infrastruktur maupun BUMN sektor pembiayaan untuk berperan serta dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Namun demikian pemerintah pun harus mendorong peranserta badan usaha swasta (BUMS) untuk bekerjasama dengan BUMN dalam bentuk Kerjas ama Pemanfaatan (KSP), Kerja sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), dan lain-lain skema kerja sama. Pemerintah tetap mengurangi ketergantungan terhadap alokasi dana APBN, sehingga membuka peluang skema private investement fund kepada investor swasta, baik lokal maupun mancanegara.

Untuk mendorong masuknya investasi bidang infrastruktur PSB akan menggelar seminar “Kebangkitan BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan” di Jakarta pada Selasa, 19 Februari 2019 mendatang. “Pertimbangan kami bahwa potensi BUMN sangat baik, namun belum terekspos secara luas. Karena itu Pusat Studi BUMN merasa perlu untuk mensosialisasikan fakta yang ada, agar masyarakat dan investor melihat prestasi BUMN dan potensi BUMN yang sangat luar biasa, namun masih dipersepsi jauh dari yang sebenarnya. Kami mendorong investor agar dapat melihat secara mendalam potensi BUMN dan kami undang para investor untuk bertemu dalam forum seminar ini,” ungkap Tjipta.

Yusak Silalahi, Senior Vice Presiden Coorporation Banking Bank Mandiri, menjelaskan, perbankan mendukung pembiayaan infastruktur. K ebutuhan Indonesia untuk investasi infratstruktur sekitar US$1.200 miliar hingga tahun 2030. “Banking loan project infrastruktur juga tumbuh signifikan dari Rp 121 triliun di 2010 menjadi Rp 544 triliun di 2019," jelas dia.

www.swa.co.id

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)