Pemerintah Buka Kerja Sama Sosial Melalui Skema PPP

Ibrahim Shoukry, Pimpinan Hub Regional Indonesia dari Islamic Development Bank Group (lDBG), mengatakan, Indonesia sedang mengalami dividen demografi di mana 49,2 persen dari total penduduk berada pada usia kerja 15-64 tahun. Dengan struktur demografi yang menguntungkan ini, Indonesia akan membutuhkan infrastruktur kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, serta infrastruktur sosial lainnya untuk mendorong dan mempercepat bonus demografi ini agar bermanfaaat untuk pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

“Kami mendorong dan mendukung lembaga pemerintah pusat dan provinsi  untuk mengadopsi Public Private Partnership  dalam pembangunan infrastruktur sosial mereka, yang menurut kami akan memiliki peran penting dalam menarik kebutuhan finansial dan keahlian dari sektor swasta untuk proyek-proyek sosial di Indonesia,” ujar Ibrahim di sela lokakarya "Membuka Potensi Indonesia dalam Pengadaan Proyek Sektor Sosial melalui PPP" di Jakarta.

Lokakarya ini bertujuan untuk membangun pengetahuan mendalam tentang Kemitraan Pemerintah Swasta (Public Private Partnership-PPP) untuk sektor sosial dan meningkatkan kapasitas kelembagaan sektor kesehatan dan pendidikan, IDBG didukung oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia (Bappenas)

Bambang Brodjonegoro, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), menyatakan bahwa dengan kondisi yang sedang dialami Indonesia saat ini, sudah waktunya untuk memperluas kerja sama di sektor pendidikan dan kesehatan agar turut serta mendukung program Sustainable Development Goals (SDG) tahun 2030. Dalam mengoptimalkan bonus demografi di Indonesia, pemerintah sedang fokus ke dalam dua sektor ini, terutama dalam menyelesaikan masalah stunting, malnutrisi, dan pengangguran. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 5% dari pendapatan negara untuk sektor kesehatan dan sebesar 20% dari APBN untuk sektor pendidikan, namun itu saja tidak cukup.

“Kami juga terus mempromosikan gaya hidup sehat kepada seluruh masyarakat untuk dapat meminimalisir meningkatknya penderita penyakit dan perawatan di rumah sakit. Permasalahan pun terjadi di Papua, disana tenaga ahli medis sangatlah sedikit. Selain itu, untuk mengurangi tingkat pengangguran pun kami terus meningkatkan kualitas sekolah vokasional dan perguruan tinggi agar kapabilitas setiap lulusannya bisa sesuai dengan permintaan pasar,” ujar Bambang.

Sebelumnya, kerja sama PPP hanya untuk pembangunan jalan tol, telekomunikasi & informasi, pelistrikan dan air. Total nilai investasi untuk ke empat sektor ini adalah sebesar US$ 11,1 miliar. “Kami mengajak investor asing untuk bekerja sama di sektor infratruktur sosial seperti Rumah Sakit dan Perguruan Tinggi. Yang paling penting dalam proses kerjasama ini adalah visibilities study untuk menarik sektor swasta untuk bekerjasama dengan skema PPP ini,” tambah Bambang.

Dr. Siliwanti, Direktur Pendanaan Asing Multilateral, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, menyatakan bahwa untuk mendukung pencapaian target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, kerja sama antara pemerintah dan IDBG diharapkan dapat memfasilitasi dan mendukung implementasi dari program-program prioritas sektor pemerintah dan juga sektor swasta. Dalam hal itu, Bappenas berkomitmen penuh untuk mendukung penetapan skema PPP dalam proyek-proyek sektor infrastruktur sosial di Indonesia.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)