Pemerintah dan Perhumas Gaungkan Gerakan IndonesiaBerbicaraBaik

Untuk mencari titik temu rekomendasi mengenai kemampuan apa saja yang perlu disiapkan untuk para praktisi kehumasan dalam menghadapi tantangan di era industri 4.0, Perhumas (Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia) menyelenggarakan konvensi Humas 4.0 berkolaborasi dengan pemerintahan, korporasi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Konvensi ini diadakan atas dasar banyaknya perubahan yang terjadi di berbagai industri dan derasnya disrupsi teknologi yang ada di Indonesia. Perubahan yang terjadi ini pun berdampak kepada dunia kehumasan maupun media, contohnya di China, ada robot dan Artificial Intelligence (AI) yang sudah bertugas menjadi presenter dan mampu memproduksi berita dengan kuantitas yang banyak.

Selain fenomena tersebut, ternyata banyak masyarakat yang belum paham mengenai peran humas itu sendiri, yang sejauh ini konotasi peran humas hanyalah sebagai protokoler, media relations, dan event management saja. Namun, peran penting lainnya pun dimainkan oleh humas seperti mensosialisasikan hal positif, penghargaan, kinerja, prestasi serta semangat optimisme dan nasionalisme guna mendapatkan kerpercayaan dan membangun reputasi yang baik. Agung Laksamana, Ketua Umum Perhumas, mengatakan, 260 juta masyarakat Indonesia adalah humas. Maka dari itu, gerakan IndonesiaBicaraBaik ini digaungkan guna untuk meningkatkan optimisme bangsa dan negara Indonesia.

Ada lima hal rekomendasi utama yang disosialisasikan di konvensi ini. Pertama adalah karakter. Karakter yang diperlukan adalah karakter yang adaptif, berwawasan global, kreatif, pemikiran digital, responsif, terus belajar, memiliki agenda setting, kolaborasi serta tidak ego sektoral. Hal yang kedua adalah kolaborasi, baik kolaborasi antar pemerintah/lembaga, swasta, ataupun lembaga pendidikan sehingga tercipta komunikasi strategis untuk NKRI. Hal yang ketiga adalah kebijakan dan regulasi, khusus untuk humas pemerintahan, mereka harus diposisikan secara tepat, strategis, dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Faktor keempat adalah kompetensi. "Perhumas akan meluncurkan akreditasi Humas dengan memberikan komponen literasi digital yang lebih banyak. Hal kelima yakni kode etik kehumasan,” tambah Agung.

Heri Rakhmadi, Wakil Ketua Umum I Perhumas, menekankan, kolaborasi harus dilakukan bersama-sama, baik antar pemerintahan, korporasi, praktisi dan akademisi agar dapat beradaptasi dengan era industri 4.0 ini. “Standar kode etik utama adalah berbicara yang baik, benar, dan tanpa hoax. Kode etik ini tidak hanya dibatasi oleh Perhumas, namun juga oleh UU ITE, UU Pers, dan lain-lain. Kondisi yang dilematis juga terjadi di kehumasan pemerintah dimana setiap prinsipalnya memiliki latarbelakang partai tertentu dan mereka harus memiliki stand point kepentingan publik dalam mendapatkan informasi. Begitupun juga pada korporasi, mereka pun memiliki aturan yang ketat terkait kehumasan dalam menghadapi tahun politik di 2019,” papar Heri.

Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara menargetkan tahun depan, Indonesia memiliki paling sedikit lima unicorn lagi. Pemerintah saat ini tidak hanya menjadi fasilitator dan regulator saja, namun sekarang juga berperan sebagai akselerator. Isu penting yang perlu diperhatikan ke depannya adalah mengenai talent.

“Penting bagi pemerintah dan perusahaan teknologi besar seperti Microsoft dan Cisco untuk dapat berkolaborasi terkait penyesuaian silabus pembelajaran dengan institusi pendidikan dalam pengembangan SDM berwawasan digital. Target digital talent tahun depan adalah 20.000 orang, baik lulusan SMK, Diploma, dan Sarjana untuk bisa menguasai Big Data Analysis, AI, Cyber Security, Cloud Computing, Digital Entrepreneurship, IoT, Robotics dan Programming,” jelas Rudiantara.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)