Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyediakan Hot Backup Satellite (HBS) untuk memitigasi resiko Satelit SATRIA-1. Pasalnya, Satelit yang kini tengah dikebut pengerjaanya itu memiliki kompleksitas dan potensi gangguan operasional yang tinggi.

“SATRIA-1 menggunakan teknologi High-Throughput Satellite (HTS) yang baru, rumit dan kompleks sehingga risiko kemungkinan munculnya masalah dalam pembangunan maupun operasional cukup tinggi,” ujar Direktur Utama BAKTI Kementerian Kominfo Anang Latief.

Pembangunan infrastruktur digital menjadi pondasi utama bagi layanan digital dan transformasi digital sesuai program pemerintah. “Di tahun ini, kita tentu berharap seluruh desa dan kelurahan di Indonesia sudah di-cover oleh Base Tranceiver Station (BTS),” kata dia. Dirut BAKTI Kementerian Kominfo telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk penyediaan SATRIA-1 di tahun 2019 yang lalu. Satelit multifungsi itu untuk mempercepat pemerataan infrastruktur digital terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta perbatasan.

Satelit multifungsi digunakan untuk melengkapi jaringan kabel serat optuk yang telah dibangun sebelumnya untuk menigkatkan konektivitas digital. SATRIA-1 direncanakan akan memiliki kapasitas sebesar 150 Gbps. “Untuk memberikan layanan internet di 150.000 titik lokasi layanan publik yang terdiri atas sarana pendidikan, pemerintah daerah, administrasi pertahanan keamanan, dan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Indonesia yang masih kekurangan konektivitas digitial,” ujarnya.

Penyediaan HBS juga dilakukan untuk menambah kecepatan internet, sekaligus meningkatkan user experince pengguna internet. Proyek HBS rencananya akan memiliki kapasitas 80 Gbps dengan menggunakan teknologi HTS dengan frekuensi Ka-Band, dan akan menyasar Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi di daerah 3T.

“Untuk mendukung penyediaan layanan internet cepat di 93.400 titik sekolah SD, SMP, SMA, SMK, madrasah, dan pesantren,” kata Anang. Kedua, proyek ini juga akan mendukung layanan 3.700 titik Puskesmas, Rumah Sakit, dan layanan kesehatan lain. Sehingga, Kementerian Kesehatan akan memiliki database kesehatan masyarakat secara terintegrasi dan terpusat.

Selain itu, TNI dan Polri juga akan memanfaatkan layanan HBS untuk 3.900 titik adminstrasi kemanan. Terakhir, HBS bisa mengubungkan 47.900 kantor desa dan kecematan di seluruh Indonesia. Bahkan, menurut Anang Latief Kementerian Keuangan juga bisa memaksimalkan penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi) lewat proyek teranyar ini.

Proyek HBS akan memiliki tujuh stasiun bumi, yakni Banda Aceh, Bengkulu, Cikarang, Gresik, Banjarmasin, Tarakan dan Kupang. Selain itu, Proyek HBS juga akan memiliki dua set Satellite Control Center (SCC) primer dan backup. “Untuk SCC primer terletak di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat dimana antenna dan RF subsystem-nya terletak di Banda Aceh.” Lalu, SCC backup terletak di Banjarmasin dengan antenna dan RF Susbsytem-nya berada di Kupang.

Konstruksi proyek ini akan dimulai pada Q1 tahun 2022. Selanjutnya akan diluncurkan di Q1 tahun 2023 agar dapat mulai beroperasi pada Q4 tahun 2023 nanti. Adapun perusahaan manufaktur satelit untuk proyek HBS adalah Boeing dan rocket launcher dari Space-X, yaitu Falcon 9. Sedangkan untuk slot orbit menggunakan administrator Indonesia pada slot 113 E.

“Pengadaan Infrastruktur (Capital Expenditure) penyediaan HBS membutuhkan biaya investasi sebesar Rp5.208.984.690.000, termasuk PPN,” katanya. Sedangkan biaya jasa pengoperasian dan pemeliharaan Infrastruktur HBS senilai Rp475.204.320.000, termasuk PPN pertahun selama masa operasi 15 tahun.