Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menyebut anggaran insentif kendaraan listrik senilai Rp 5 triliun lebih baik dialokasikan untuk pembenahan transportasi umum darat. Baik angkutan umum perkotaan maupun angkutan jalan perintis.

“Subsidi layananan transportasi di sektor transportasi darat masih perlu diperbanyak, mengingat mobilitas masyarakat terbesar di darat,” kata Djoko lewat keterangan tertulis, Ahad, 8 Januari 2023.

Adapun untuk tahun 2023, subdisi keperintisan sektor transportasi naik menjadi Rp 3,51 triliun dari tahun sebelumnya senilai Rp 3,01 triliun. Sektor perkerataapian mendapat porsi besar senilai Rp 3,326 triliun. Sedangkan transportasi laut mendapat subsidi Rp 1,47 triliun, transportasi darat Rp 1,32 triliun, dan transportasi udara udara Rp 550,137 miliar.

Sektor transportasi darat mendapat Rp 1,32 dengan rincian angkutan jalan 327 trayek atau bus perintis di Kawasan 3 T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) dan perbatasan Rp 177,42 miliar. Kemudian angkutan antar moda atau angkutan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) 37 trayek sebanyak Rp 36,10 miliar, angkutan barang untuk 6 lintasan Rp 13,51 triliun, serta angkutan perintis penyeberangan di 273 lintas Rp 584,64 miliar, kapal Ro Ro long distance 2 lintas Rp 18 miliar, dan angkutan perkotaan di 10 kota sebesar Rp 500 miliar.

Khusus angkutan perkotaan yang baru dikembangkan sejak 2020 di 11 kota, yakni Trans Metro Deli di Medan, Trans Musi Jaya di Palembang, Trans Metro Pasundan di Bandung, Trans Banyumas di Purwokerto, Batik Solo Trans di Surakarta, Trans Jogja di Yogyakarta, Trans Semanggi Surabaya di Surabaya, Trans Metro Dewata di Denpasar, Trans Banjarbakula di Banjarmasin, Trans Mamminasata di Makassar, Trans Pakuan di Bogor, skema yang digunakan adalah skema buy the service atau pembelian layanan.

Angkutan perkotaan tersebut sudah berbayar sejak 31 Oktober 2022 di 10 kota, kecuali Trans Pakuan di Bogor. Adapun pogram Teman Bus yang dikelola Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub di 10 kota per 1 Oktober 2022 itu, sudah mengangkut 35.638.593 penumpang.

“Anggaran subsidi Rp 500 miliar dirasa masih kurang mengingat target hingga akhir 2024 ada 27 kota yang harus mendapatkan pembenahan transportasi umum perkotaan,” ujar Djoko.

Oleh karena itu, untuk menambah subsidi sektor transportasi darat, menurut Djoko lebih bijak jika Pemerintah dan DPR bersepakat mau mengalihkan insentif untuk kendaraan listrik sebesar Rp 5 trliun untuk perbaikan dan pembenahan transportasi umum.

Tak hanya bermanfaat bagi sektor transportasi publik, Djoko menilai langkah tersebut akan menguntungkan mereka dalam kontetasi politik jelang Pemilu 2024. Dia berujar, di tahun politik ini, anggaran sebesar itu dapat membantu mendongkrak popularitas anggota DPR yang mau mengikuti pilihan legislatif tahun 2024.

“Pasalnya, akan banyak masyararakat di daerah pemilihannya yang akan menikmatinya, jika di Dapilnya diberikan program transportasi umum,” ujar Djoko.

Sumber: Tempo.co