Perusahaan memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri, terdapat dampak merugikan yang perlu ditangani sebagai risiko dari suatu bisnis. Tantangan ini menuntut perusahaan melakukan perubahan dalam operasional bisnis agar tidak berorientasi keuntungan semata.

Pergesaran ini ditandai dengan adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai baik oleh masyarakat, pemerintah, maupun bisnis yaitu mencapai kehidupan global di dunia yang lebih baik. Dalam beberapa tahun terakhir, contohnya, terdapat perubahan signifikan atas peran dan tanggungjawab bisnis. Sejak Dewan HAM PBB mengesahkan UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) pada Juni 2011, dunia usaha global telah berlomba menunjukkan komitmen perusahaan dalam menghormati hak asasi manusia (HAM).

Untuk mencapai kepentingan ini dibutuhkan upaya gabungan yang sangat besar. Kontribusi efektif yang dapat dilakukan oleh perusahaan, salah satunya, melalui kontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Mengingat pentingnya penghormatan HAM dalam pencapaian SDGs sebagaimana ditekankan dalam dokumen Agenda 2030 yg menyatakan bahwa 17 SDGs dan 169 target SDGs “berupaya mewujudkan HAM untuk semua” dan Agenda 2030 tersebut didasarkan pada Deklarasi Universal HAM, perjanjian HAM internasional, Komite Khusus Pengusaha Berintegritas KADIN Indonesia (KUPAS-KADIN) dan Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST) telah mengadakan breakfast meeting yang berupaya mendiskusikan harmonisasi pelaksanaan kedua “agenda penting tersebut oleh perusahaan (5/3/2020).

Penghormatan HAM sebagai Landasan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi tema diskusi. Acara ini juga menjadi titik awal terciptanya kerja sama antara KUPAS-KADIN dan FIHRRST dalam melakukan penghormatan bisnis dan HAM dan mendorongkontribusi pemenuhan SDGs oleh perusahaan.“Mengingat eratnya hubungan antara HAM dengan SDGs, kerja sama KUPAS-KADIN dan FIHRRST diharapkan dapat memajukan penghormatan HAM oleh dunia usaha dan memajukan kontribusi pencapaian SDGs,” ucap Adri Istambul LG Sinulingga, Ketua KUPAS-KADIN Indonesia.

Marzuki Darusman, Ketua FIHRRST, menyatakan, sebagai upaya untuk terus mendorong penghormatan HAM dan kontribusi terhadap pencapaian SDGs serta untuk menilai kesiapan pemenuhan POJK 51/POJK.03/2017 tentang penyusunan Laporan Keberlanjutan, FIHRRST saat ini sedang melaksanakan studi atas Laporan Keberlanjutan seluruh Perusahaan Publik di Indonesia yang akan diluncurkan pada Juni 2020.

Selama acara berlangsung, perwakilan perusahaan-perusahaan diberikan kesempatan menyampaikan pandangan terhadap komitmen perusahaan dalam menghormati HAM dan kontribusi dalam pencapaian SDGs, dan upaya-upaya yang telah dilakukan. Perwakilan perusahaan PT Bumi Resources Tbk, PT BASF Indonesia, Asia Pulp and Paper (APP), PT Kalbe Farma Tbk. dan PT Ruslam Cempakaputih Jaya dan PT Indo Tambangraya Megah Tbk. menyampaikan pengalaman dan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam melakukan penghormatan HAM dan menetapkan goals dan targets SDGs yang ingin dicapai.

PT HM Sampoerna Tbk.turut memaparkan program keberlanjutan perusahaan dalam penegakan HAM yang selaras dengan SDGs. Program SDGs Sampoerna salah satu contohnya SDG 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Komitmen terhadap SDGs ini dilakukan dengan menjamin kondisi kerja yang baik untuk seluruh karyawan dan menghimbau pemasoknya mengaplikasikan hal yang sama kepada pekerja pada rantai nilai perusahaan.

Sampoerna secara berkelanjutan juga mengembangkan berbagai program pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan penghapusan pekerja anak di ladang tembakau dan cengkeh. Sampoerna berupaya mencapai SDG 5 tentang Kesetaraan Gender dengan mempraktikkan kesetaraan upah untuk pekerjaan yang sama antara perempuan dan laki-laki.

Sampoerna menyatakan harapannya untuk terus dilibatkan dalam kemitraan, kerja sama, dan diskusi antar pemangku kepentingan untuk mencapai SDGs di Indonesia.

Peserta lainnya yaitu Mahmud Samuri, VP Human Resources and General Affairs Division dan Ketua Tim Koordinator HAM PT Bumi Resources Tbk, menyampaikan sejak lama Bumi Resources peduli dengan HAM yang awalnya dimulai dengan keberadaan social and environmental due diligence.

Manager Pilar Hukum dan Tatakelola Sekretariat Koordinasi Nasional SDGs Bappenas, Indriana Nugraheni, memahami bahwa SDGs menempatkan HAM di saraf intinya di mana tidak seorang pun boleh tertinggal dalam pembangunan. “Indonesia, melalui RPJMN 2020-2024, telah memasukkan 118 dari 164 target SDGs yang relevan bagi Indonesia. Mengingat bahwa perusahaan memiliki peran yang besar untuk mencapai target tersebut, BAPPENAS mengapresiasi FIHRRST sebagai ormas sipil dan KUPAS-KADIN yang terus aktif dalam isu ini,” jelasnya.

www.swa.co.id