Pertamina Hulu Energi Offshore North Java (PHE-ONWJ) mengerahkan lebih dari 1.500 personil tambahan untuk menangani tumpahan minyak di perairan Karawang, Jawa Barat. PHE ONWJ didukung 2.488 personil yang terbagi dua kelompok yaitu 895 personil bertugas di perairan dan 1.593 bertugas di daratan. Dukungan personil ini terdiri dari elemen Oil Spill Combat Team (OSCT), TNI & Polri serta elemen masyarakat sekitar.

Tahap pengeboran sumur relief untuk menutup sumur secara permanen per 9 Agustus pukul 11.00 WIB telah mencapai kedalaman 969 meter (lebih dari 2.000 feet) dari target 2.765 meter (sekitar 9.000 feet).

VP Relation Pertamina Hulu Energi, Ifki Sukarya, menjelaskan, warga yang terlibat dalam aksi pembersihan oil spill ini adalah tenaga pendukung yang melakukan aksi permbersihan ini atas keinginan sendiri. Mereka dilengkapi dengan perlengkapan yang sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan pembersihan tumpahan minyak.

“Nelayan yang umumnya sedang tidak melaut, sangat antusias membantu penanganan di pantai. Kami menyambut niat baik mereka dan menyiapkan perlengkapan yang sesuai standar HSSE. Mereka juga dicek kesehatannya oleh tim medis yang kita siapkan,” jelas Ifki.

Oil spill yang terkumpul dimasukkan ke dalam karung plastik dan diangkut ke lokasi pengolahan limbah B3 yang bersertifikat. Untuk memaksimalkan upaya penghentian penyebaran oil spill yang terlepas dari penghadangan di laut, PHE ONWJ telah memasang ratusan meter fishnet di pantai terdampak dan 2700 meter oil bom yang ter-deploy di muara sungai. Peralatan ini dapat mengisolir sebaran oil spill di atas permukaan dan menghambat pergerakannya masuk ke dalam aliran sungai.

Operasi pembersihan tumpahan minyak di perairan didukung dengan 42 unit kapal. 10 unit kapal diantaranya bertugas untuk oil combat. Selebihnya bertugas untuk pengejaran dan pengepungan minyak yang tercecer, pengangkukt tumpahan minyak, patroli, dan siaga back up pemadam kebakaran.

Adapun untuk penanganan kompensasi masyarakat akibat tumpahan minyak, Pemerintah Kabupaten Karawang dalam proses pembentukan komite yang terdiri dari Lintas Dinas, Muspida, Muspika, PHE ONWJ serta perwakilan masyarakat terdampak (Kepala desa). Tim tersebut akan melakukan beberapa hal seperti merumuskan dan menetapkan standar nilai kompensasi sesuai standar harga barang & jasa daerah dan atau harga kepantasan, kepatutan dan kewajaran.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id