
Pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di ASEAN kembali digelar untuk kedua kalinya. Digelar pada tanggal 22-25 Agustus., pertemuan ini akan membahas perwujudan komitmen dan kolaborasi untuk menjaga stabilitas ekonomi kawasan.
Yogi Rahmayanti, Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Kemenkeu RI mengatakan tujuan dari pertemuan ini untuk memantau dan memperbarui perkembangan capaian-capaian dalam Priority Economic Deliverables (PED) dan untuk mendiskusikan isu-isu terkini yang menjadi perhatian utama bagi negara-negara anggota ASEAN.
Pertemuan ini akan fokus pada beberapa agenda utama, seperti Global Economic Update and Risks, Regional Economic Outlook and Challenges, serta Policy Dialogue yang berfokus pada isu Pembiayaan Infrastruktur dan Mendorong Pembiayaan Berkelanjutan. Rangkaian pertemuan AFMGM juga diharapkan dapat menghasilkan Joint Ministerial Statement (JMS) yang mencatat perkembangan berbagai inisiatif, kesepakatan bersama, serta arahan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral terkait rencana aksi dan tindak lanjut atas berbagai agenda kerja sama yang dibahas pada forum kerja sama keuangan ASEAN.
Adapun tiga PED di bawah kerangka kerja sama sektor keuangan, pertama mendorong pemulihan dan memastikan stabilitas dan ketahanan keuangan dan ekonomi (recovery-rebuilding). Kedua, memajukan konektivitas pembayaran, mendorong literasi dan inklusi keuangan digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif (digital economy); dan ketiga mempromosikan pembiayaan transisi untuk mendukung keuangan berkelanjutan dan ekonomi hijau (sustainability).
Pertemuan lintas sektoral antara Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan juga akan dilaksanakan dalam forum ASEAN Finance and Health Ministers Meeting (AFHMM) pada tanggal 24 Agustus 2023. “Forum ini merupakan pertama kali dalam sejarah ASEAN dan Indonesia sebagai pemegang keketuaan ASEAN 2023 melihat momentum dan kebutuhan yang tepat di ASEAN dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan kesehatan di Kawasan,” ujarnya.
Forum ini akan mendiskusikan secara intensif mengenai kesenjangan pembiayaan (financing gaps) di ASEAN dalam menghadapi pandemi dan usulan modalitas untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Selain itu juga akan ada pembahasan yang diarahkan pada status COVID-19, tantangan darurat kesehatan dan ASEAN Response Fund.
Iss Savitri Hafid, Direktur Departemen Internasional BI menyampaikan hasil diskusi dari agenda-agenda pertemuan AFMGM ke-2 akan diwujudkan dalam upaya kerja sama antara Kementerian Keuangan RI dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi di kawasan ASEAN melalui koordinasi kebijakan dan pertukaran informasi. Kemitraan antara Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia telah memupuk rasa percaya dan kerjasama di antara negara-negara anggota ASEAN, mendorong integrasi ekonomi kawasan untuk memperkuat sistem keuangan, melindungi kawasan dari guncangan dan kerentanan ekonomi. “Diharapkan dengan adanya pertemuan AFMGM ke-2 nanti dapat semakin memperkokoh kolaborasi antar dua institusi keuangan, khususnya BI dan Kemenkeu RI,” jelasnya.
Adapun pertemuan ini akan dihadiri oleh 9 principle dari negara ASEAN. Yogi mengatakan Timor Leste pertama kalinya hadir, kali ini Timor Leste hadir sebagai negara observer. Sementara Menkeu dan Gubernur Bank Sentral Myanmar maupun perwakilannya tidak akan dihadir di Indonesia karena krisis di dalam negerinya adanya konflik. Selain negara anggota ASEAN, acara ini juga akan dihadiri oleh Australia dan Uni Eropa.
Rangkaian pertemuan AFMGM ini juga akan dihadiri perwakilan dari enam organisasi internasional yaitu Asian Development Bank (ADB), ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), International Monetary Fund (IMF), Financial Stability Board (FSB), Bank for International Settlements (BIS), and World Bank (WB) serta mitra strategis yaitu Australia dan European Union (EU).
Editor : Eva Martha Rahayu
Swa.co.id