Presiden Jokowi Perintahkan BPKP dan APIP Benahi Efektivitas Belanja Pemerintah

Presiden RI Ir. Joko Widodo

Presiden Joko Widodo, dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakornaswasin) Tahun 2021 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dihadiri sejumlah Menteri, Ketua KPK, Pimpinan BPK, serta diikuti setidaknya oleh 2.246 peserta, terdiri dari Pimpinan K/LPemda, Pimpinan APIP K/L/Pemda, 300 BPKP, serta 50 dari BPK secara virtual, Kamis (27/5) menyampaikan, setidaknya tiga isu utama yang harus diperhatikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu perencanaan dan penganggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja, realisasi belanja pemerintah yang masih rendah, serta basis data sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan yang belum sepenuhnya handal.

“Sampai dengan Triwulan I Tahun 2021, serapan anggaran pemerintah pusat baru sekitar 15 persen, sedangkan pemerintah daerah kurang dari 7%, padahal belanja pemerintah diharapkan menjadi penopang pemulihan ekonomi,” ungkapnya.  

Predisn mengatakan, perencanaan yang kurang matang mengakibatkan program dan kegiatan yang tidak jelas apa yang ingin disasar, tidak mendukung pencapaian tujuan nasional, tidak sinkron dengan program/kegiatan lain, serta adanya gap antara arah pembangunan pusat dengan arah pembangunan daerah. 

"Saya perintahkan BPKP dan APIP agar mengawal program/kegiatan pemerintah mulai dari hulu untuk memastikan proses perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan baik, ukuran keberhasilan yang jelas, serta memiliki kebermanfaatan yang nyata,” imbuhnya. 

Hal lain yang menjadi fokus perhatian Presiden adalah keandalan data, karena data yang tidak andal atau tidak tersedia kerap kali mengganggu kecepatan dan ketepatan pelaksanaan program/kegiatan, sehingga sehingga menyulitkan maksimalisasi jangkauan manfaat program.  

“BPKP dan APIP agar membantu dan mengawal upaya peningkatan kualitas basis data yang dikelola pemerintah, serta integrasi dan sinkronisasi basis data antar program,” tambahnya.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyatakan  BPKP siap berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menyatukan data agar program pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan efisien dan siap mendukung sinergi pengawasan dan telah merumuskan agenda prioritas pengawasan nasional dan agenda prioritas pengawasan daerah sebagai acuan dalam membangun pengawasan intern yang lebih fokus pada prioritas pembangunan nasional. “BPKP memiliki laboratorium data forensic dan layanan data analytics untuk dapat dimanfaatkan bersama dalam perbaikan keandalan data ini. Kami berharap, Agenda Prioritas Pengawasan Nasional (APP), dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) dapat memandu fokus pengawasan secara nasiolal,” ujar Yusuf Ateh.

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)