Beberapa bulan belakangan ini, terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada sejumlah daerah di Sumatera dan Kalimantan yang membahayakan kualitas udara di Indonesia serta negara tetangga. Esri Indonesia, penyedia solusi geospasial, memiliki program respons bencana khusus yang disebut Emergency Spatial Support Centre (ESSC) dengan membuat instrumen dasbor pemetaan canggih. Dasbor ini dirancang guna mendukung otoritas pemerintah dalam mengelola dan merespons dampak Karhutla.

Program ini bertujuan untuk menyediakan dukungan dan upaya-upaya bantuan dengan menggunakan teknologi dan kecanggihan geospasial ketika kapasitas pada penanganan pertama telah melampaui batas.

ESSC memberi dukungan kepada pemangku kepentingan dalam melakukan respons cepat terhadap bencana nasional, termasuk gempa bumi dan tsunami di Palu-Donggala, juga peristiwa erupsi Gunung Agung pada tahun 2017.

Selama masa penanganan bencana tersebut, ahli geospasial dari Esri Indonesia memberikan keahlian dan keterampilan geospasial yang mereka miliki untuk mengembangkan aplikasi pintar. Aplikasi tersebut dapat menyediakan informasi situasional yang kolaboratif bagi lembaga bantuan bencana dan memfasilitasi respons tanggap darurat yang efektif dan terkoordinasi.

“Misi kami untuk mendukung masyarakat dan pemerintah yang terkena dampak dari situasi bencana yang sangat kompleks dengan menyediakan informasi berbasis kecerdasan lokasi,” ujar Dr. A. Istamar, CEO Esri Indonesia dan pendiri ESSC.

Dalam minggu ini tim ESSC dari Esri Indonesia telah mengembangkan dasbor pemetaan yang mengintegrasikan dan memvisualisasikan data potensi titik panas (hotspot), rentang tingkat kepercayaan, fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta kualitas udara.

Hal tersebut memungkinkan pengguna untuk memiliki kesadaran situasional yang lebih tinggi pada titik panas utama kebakaran hutan dan mengetahui dampaknya terhadap tingkat kualitas udara di masyarakat. Dengan kemampuan mengidentifikasi risiko kebakaran dapat mendorong lembaga penanganan bencana untuk memprioritaskan risiko tersebut dan segera melakukan pengambilan keputusan. Selain itu, juga membantu upaya mitigasi, perencanaan, dan kemampuan untuk pengambilan keputusan berbasis data dalam penggunaan sumber daya (tenaga ahli dan logistik).

Menurut Dr. A. Istamar, teknologi geospasial memiliki kemampuan untuk menyajikan data dalam perspektif visual sehingga memberikan kemudahan dalam mengkomunikasikan risiko kepada masyarakat. Hal ini juga memungkinkan pemerintah untuk menganalisa sejumlah kumpulan data dalam menentukan bagaimana risiko tersebut berdampak pada warga, infrastruktur, dan lingkungan.

“Kami memberikan manfaat teknologi geospasial kepada para pengguna perangkat lunak kami, seperti BNPB dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyediakan informasi berbasis lokasi – dan mengkomunikasikan kepada masyarakat melalui pihak berwenang dengan menggunakan peta digital yang kuat dan rinci, yang dirancang khusus guna memenuhi kebutuhan masyarakat luas,” jelasnya.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id