Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB) menyerahkan hasil evaluasi atas penerapan SAKIP pemerintah kabupaten/kota wilayah II tahun 2019 di Inaya Putri Bali, Nusa Dua Bali, Senin (27/1/2020).

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, hasil rapor SAKIP 2019 banyak peningkatan dan perubahan tiap daerah. Ada peningkatan dari kabupaten/kota dari 65 jadi 68, kemudian untuk provinsi dari 67 jadi 69. Ini untuk wilayah II saja. Saya harap capaian 2020 bisa lebih dari itu,” ungkap Ateh.

Setiap tahun Kementerian PANRB melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah untuk dapat memetakan instansi pemerintah pada beberapa kategori.

SAKIP menurut Ateh bukan hanya menitikberatkan pada nilai yang diberikan, namun juga menunjukkan bagaimana kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran, sehingga dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Tahun ini Provinsi Bali kembali meraih predikat BB. Predikat yang sama diraih juga Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Sedangkan Kabupaten Tabanan Gianyar, Klungkung, Karangasem, Bangli, dan Buleleng meraih predikat B.

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) menyatakan SAKIP merupakan salah satu alat ukur capaian kinerja pemerintah dan sebagai media pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Publik sekaligus untuk mengukur pertanggungjawaban dalam pemerintahan dan pelayanan publik. Setiap dana yang dikeluarkan harus dapat dikaitkan dengan kinerja yang dihasilkan dan dampaknya untuk pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome).

Reformasi Birokrasi, menurut Cok Ace, merupakan langkah utama bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien serta berorentasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

“Sesuai dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali melalui dengan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dengan Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, pada Misi ke 22, yaitu mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efesien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah,” kata Cok Ace.

Untuk mewujudkan misi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan penataan perangkat daerah dari sebelumnya 49 Organisasi Perangkat Daerah menjadi 41 Organisasi Perangkat Daerah.

“Penataan ini dimaksud agar pemerintah efektif dan efisien serta terjadi sinergi antara Organisasi Perangkat Daerah dari hulu sampai ke hilir, dalam mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru,” Cok Ace menegaskan.

Sementara itu, Pemerintah Kota Denpasar juga meraih peringkat BB. Sekda Kota Denpasar, A.A. Ngurah Rai Iswara mengatakan, capaian peringkat BB untuk Kota Denpasar ini menjadi cambuk untuk lebih meningkatkan kinerja serta mendorong semangat bagi seluruh jajaran. Inovasi dan program mulai dari perencanaan, penganggaran hingga capaian kinerja yang efektif dan efisien yang harus terus diselaraskan bersama seluruh jajaran OPD.”Kami mengapresiasi semua jajaran ASN Pemkot Denpasar sehingga mampu mempertahankan predikat BB dengan nilai yang meningkat,” ujarnya

Hasil evaluasi SAKIP Pemkot Denpasar tahun ini, menurut Rai Iswara, mengalami peningkatan nilai. Pada tahun sebelumnya dengan nilai 70,07, dan tahun 2019 meningkat dengan nilai 72,02. “Hasil penilaian dan evaluasi dari Kementerian PAN RB yang kami terima menunjukan tingkat akuntabilitas kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan orientasi penyelenggaraan pemerintah pada hasil, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pada Kota Denpasar sudah sangat baik,” ujarnya.