Sebaran Kredit Mikro Dominasi Pulau Jawa

Menurut Rosan Roeslani, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, kredit mikro usaha rakyat yang diberikan di tahun 2016 dinilai telah cukup merata, baik dari Pemerintah atau perbankan, meskipun sebagian besar terpusat di Pulau Jawa. Baginya, sentralisasi wilayah ini dilihat tidak ada ketimpangan, karena 54% orang miskin memang berada di Pulau Jawa. Jawa menjadi wilayah dengan penduduk berpendapatan menengah ke bawah dan produksi padi tertinggi, sehingga tak mengherankan porsi penyaluran kredit mikro usaha terbesar di pulau ini.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani

Terkait evaluasi penyalurannya, masih ada kendala di perbankan dengan tidak terserapnya secara maksimal di tahun 2016, dana kredit hanya terserap sebanyak Rp94,4 triliun dari total alokasi Rp100 triliun. Kendala ini ditengarai karena perbankan lebih menyukai penyaluran kredit ke pedagang dibanding memberikan ke petani kecil yang hanya mengelola lahan sewa.

“Kredit mikro belum sepenuhnya menyasar sektor produktif maupun sektor riil yang dibutuhkan untuk mendorong ekonomi rakyat kecil. Pada 2017 ini pemerintah bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyalurkan sebesar Rp110 triliun akan fokus kepada sektor produktif hingga 40% atau mengalami kenaikan dari sebelumnya kisaran 22%,” ujar Rosan.

Kebijakan yang sedang diupayakan adalah merumuskan realisasi kredit mikro usaha ini benar-benar menyasar pada masyarakat kecil yang membutuhkan, bukan hanya kepada pedagang besar ritel. Total penyaluran kredit sebesar Rp94,4 triliun yang disalurkan Pemerintah di tahun 2016, sebagian besar masih didominasi di Jawa, yaitu Jawa Tengah 17,9% atau Rp16,9 triliun, Jawa Timur 15,5% atau Rp14,6 triliun, dan Jawa Barat 12,6% atau Rp11,9 triliun.

Untuk realisasi penyaluran kredit di luar pulau Jawa, Sulawesi Selatan mencapai 5,4% atau Rp5,1 triliun dan Sumatera Selatan sebesar 4,6% atau Rp4,3 triliun. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan sebaran wilayah, Jawa sebesar 54,6%, Sumatera sebesar 20,2%, Sulawesi sebesar 9,4%, Bali sebesar 7,4%, Kalimantan sebesar 6,1%, Papua sebesar 1,6% dan Maluku sebesar 0,7%. Disinilah pemerintah harus lebih fokus pada perataan penyaluran kredit dan program bunga rendah.

Bisnis ini dilirik bank sebagai bisnis yang menguntungkan. Menurut Rosan, meski Pemerintah telah merilis aturan baru pemerintah dengan menurunkan bunga kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah dari posisi sebelumnya di 21% menjadi 12% per tahun namun dengan berbagai strategi bank tetap bisa mengantongi margin.

Dalam aturan baru tersebut Pemerintah akan memberikan subsidi bunga sebesar 7% per tahun untuk kredit mikro, 3% untuk kredit ritel, dan 12% untuk kredit tenaga kerja Indonesia (TKI). Sebagai gambaran, dengan subsidi bunga 7%, bank mengantongi margin 5%. Tapi, bank harus berbagi margin itu dengan Askrindo dan Jamkrindo sebagai penjamin kredit untuk IJP.

Kehadiran fintech yang mulai memberikan alternatif dalam memilih kredit usaha juga akan mempercepat pertumbuhan kredit mikro. Berkat kehadirannya, proses transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Kemudahan ini sangat dirasakan oleh nasabah yang juga mendapatkan pelayanan finansial meliputi proses pembayaran, pinjaman uang, transfer, ataupun jual beli saham dengan cara mudah dan aman. Efisiensi ini juga di dukung oleh teknologi via ponsel pintar maupun laptop sehingga tidak perlu dating langsung ke bank untuk mendapatkan peminjaman.

Peran teknologi dalam urusan finasial seperti ini sangat membantu masyarakat dalam memaksimalkan layanan finansial. Masyarakat yang memerlukan produk finansial tertentu, cukup mengajukan melalui online. Kemudahan pelayanan finansial ini tercermin dari proses kerja yang tergolong cepat serta minimnya kebutuhan dokumen untuk mendapatkan produk finansial terkait. Kehadiran Fintech juga melengkapi rantai transaksi keuangan yang terwujud karena ada tuntunan zaman dan pasar ekonomi.

Pembiayaan masih menjadi kendala utama yang dihadapi sebagian besar UMKM di seluruh Indonesia. “Dari berbagai program peningkatan daya saing UMKM yang kami lakukan sepanjang 2016, Kadin mencatat setidaknya ada empat kendala yang dihadapi UMKM, yaitu pembiayaan, teknologi dan inovasi produk, riset pasar dan terakhir in-efisiensi,” ujar Rosan.

Lebih lanjut, ia menjalaskan bahwa persyaratan untuk mendapatkan kredit perbankan adalah kendala pertama yang mereka hadapi, kadang dinilai tidak bankable hanya karena masalah agunan atau lamanya berbisnis. Selain itu teknologi dan inovasi produk menjadi problem klasik yang membuat bingung ketika berhadapan dengan ekspansi produk dari pabrik-pabrik yang lebih besar dan mapan.

Kendala lainnya adalah riset pasar terkait model promosi, peluang pasar, pesaing, barang substitusi dan komplementer atas produk-produk pengusaha muda, selera konsumen, tren pasar, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Kondisi inilah yang membuat kurangnya ekspansi UMKM. Kendala terakhir adalah in-efisiensi yang belum dapat menciptakan tingkat efisiensi yang optimal karena tidak mampu menciptakan skala ekonomi sehingga dalam hal skala dan nilai bisnis mereka kalah jauh dengan perusahaan besar yang padat modal.

 

Reportase: Akbar Kiemas

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)