Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mendukung kualitas dan kuantitas produksi pertanian melalui program Sistem Pertanian Terpadu ( Sipadu). Komitmen itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, saat presentasi Wawancara Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 yang digelar di Kantor Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Jakarta Pusat pada Senin (15/7/2019).

“Dengan Sipadu, kami punya misi besar untuk pemenuhan kebutuhan dan kemandirian pangan, serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan petani di Bali,” ujar Indra .

Sipadu, menurut Indra, telah dijalankan sejak 2013 dengan menghasilkan produk berupa pupuk organik yang punya nilai jual bagi para petani. Selain pupuk, Sipadu juga menghasilkan biogas dan hasil peternakan lain yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani.

“Pengembangan pupuk organik ini sekaligus juga menjawab problem di Bali yakni turunnya tingkat kesuburan tanah, produksi yang rendah dan berdampak pada turunnya pendapatan petani,” Papar Indra yang didampingi Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali, Ida Bagus Wisnuardhana di hadapan tim juri independen yang diketuai JB Kristiadi, dengan anggota antara lain akademisi Prof Eko Prasodjo, Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, akademisi Wawan Sobari, praktisi Neneng Gunardi, Siti Zuhro dan praktisi komunikasi Suryopratomo.

Guna menjamin keberlanjutan program ini, menurut Indra, telah juga dilakukan berbagai usaha untuk mensertifikasi produk pupuk organik sehingga punya kualitas yang terstandar dengan Bali.

“Hasilnya, sudah 231 kelompok Sipadu yang diuji lab pupuknya dan memenuhi standar dan syarat pupuk organik berkualitas,” tambahnya. Untuk menjaga keberlanjutan program ini, berbagai upaya akan diintensifkan seperti penguatan kerangka regulasi hingga kerjasama dengan stakeholder.

“Pergub dan perda sedang disusun. Kita perkuat regulasinya. Untuk sekarang, sudah ada pergub 99 tahun 2019 yang mengharuskan hotel, restoran dan katering di Bali untuk menyerap produk pertanian lokal,” tuturnya

Ke depan, Sipadu akan diperkuat lagi sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali antara lain berisi usaha untuk menyehatkan alam Bali, menuju pulau organik.

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun ini mengambil tema “Inovasi Pelayanan Publik untuk Percepatan Reformasi Birokrasi dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” yang bertujuan untuk menjaring, mendokumentasikan, mendiseminasikan, dan mempromosikan inovasi sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain juga sebagai apresiasi dan penghargaan bagi penyelenggara pelayanan publik yang inovasinya ditetapkan sebagai Top Inovasi Pelayanan Publik.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengungkapkan, KIPP merupakan bagian dalam menumbuhkan inovasi di kalangan birokrat. “Kami menyelenggarakan KIPP sebagai langkah strategis untuk menjaring inovasi pelayanan publik yang dilahirkan oleh seluruh instansi pemerintah.”