Skema Public-Private Partnership untuk Sektor Kesehatan Indonesia


Untuk pengembangan kesehatan masyarakat Indonesia yang lebih baik, US Chamber of Commerce, American Chamber Indonesia dan World Bank Group menyelenggarakan diskusi publik tentang  pembangunan kemitraan antara pemerintah dan pihak swasta (Public-Private Partnership (PPP)).

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan seperti pakar industri kesehatan, pemerintah, dan akademisi. Tujuan dilaksanakannya acara ini adalah untuk mengidentifikasi peluang dan mekanisme bagi sektor swasta dalam mendukung tercapainya tujuan Indonesia di bidang kesehatan.

Penggunaan skema PPP dari World Bank ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur, seperti pada sektor kesehatan itu sendiri. Didasari dengan semakin banyaknya penyebaran penyakit kronis di dunia, tentunya hal ini dapat berdampak pada terganggunya produktifitas tenaga kerja, pembangunan global, dan peluang-peluang ekonomi yang ada. Ketiga stakeholder tersebut merupakan aktor kunci yang saat ini menyediakan solusi strategis dalam menjamin kesehatan setiap individu, komunitas, dan juga negara berkembang.

Kegiatan ini mengangkat pentingnya dalam investasi kesehatan sebagai salah satu strategi dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. “Saat ini Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) perlu ditingkatkan, mengingat hanya 27% penduduk Indonesia yang mendapatkan asuransi kesehatan yang berkualitas. Hal ini pun terlihat dari pembelanjaan yang rendah di sektor kesehatan,” ujar Rodrigo Chaves, Country Director Indonesia di World Bank. Ia pun menyebutkan bahwa dengan dilangsungkannya kemitraan antara pemerintah dan pihak swasta akan membawa dampak yang baik dan akan menciptakan kolaborasi yang hebat dalam menjawab tantangan yang ada di sektor kesehatan.

Menurut Vikram Rajam, Senior Health Specialist dari World Bank, penerapan skema PPP ini pun berbeda perlakuannya di setiap negara. Hal ini bisa dikelompokkan menjadi 6 yakni Non-Clinical Services (seperti pelayanan IT, kebersihan, catering, pemeliharaan, dan manajemen pembuangan), Management Contracts (manajemen Rumah Sakit dan Klinik), Infrastructure PPP (kontrak dengan penyedia swasta untuk mendesain, membangun, dan mengatur fasilitas), Clinical Services (seperti dialisis, radiotherapy, dan pembedahan), Clinical Support Services (kontrak pelayanan pendukung seperti laboratorium dan diagnosa radiologi, ambulan, dan manajemen rantai pasokan), dan yang terakhir adalah Infrastructure and Services PPP (kontrak dengan penyedia swasta untuk mendesain, membangun, dan memfasilitasi pemberian pelayanan klinis).

Ia juga menuturkan bahwa skema PPP ini dikembangkan dalam kerangka tujuan kebijakan di sektor kesehatan yang lebih luas dan merupakan kebutuhan dari sistem kesehatan tersebut. Kehadiran sektor swasta juga terdapat banyak penawaran dalam efisiensi pelayanan dan kualitasnya, bukan hanya pada pendanaan. Penekanan fokus pemecahan masalah pun tidak dapat dilihat dari infrastruktur yang dibangun saja, namun juga sumber daya manusia yang dapat dimaksimalkan dalam pemberian pelayanan disetiap instansi kesehatan yang ada.

Faktor lain pun dapat dilihat dari fakta yang ada, ternyata kepercayaan pasien di Indonesia pun masih rendah, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pasien yang lebih memercayakan instansi kesehatan yang ada diluar negeri dibandingkan di negeri sendiri. “Seperti kita lihat sekarang, bahwa masih banyak masyarakat yang tidak memercayai dan meragukan pelayanan kesehatan di Indonesia, mereka lebih memilih untuk berobat di Singapura atau Malaysia yang notabene penyakit mereka bisa disembuhkan di negara sendiri,” ujar Prof. Hasbullah Thabrany, Ketua Pusat Studi Ekonomi Kesehatan dan Kebijakan dari Universitas Indonesia.

Adanya skema PPP pun dapat menjadi sebuah alat untuk memenuhi kebutuhan dalam pelayanan kesehatan itu sendiri. Ketika skema ini didesain dengan baik dan diimplementasikan di arena regulasi yang seimbang, maka PPP akan membawa dampak efisiensi dan keberlanjutan yang lebih besar untuk penyediaan pelayanan publik yang lebih baik.

"Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan pemerintah Indonesia dapat meningkatkan kualitas dan investasi dalam pelayanan kesehatan dengan aktif bekerjasama dengan sektor swasta agar setiap kekurangan yang ada dapat dengan cepat teratasi dan tentunya dapat terus belajar dari best practices dari negara-negara maju yang sudah berhasil membangun sarana dan prasarana kesehatan yang baik di negara mereka sendiri," ujar Vikram di Jakarta, hari ini (15/5/2018).

 

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id

 

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!