Memasuki tahun ketiga pandemi COVID-19, perekonomian Indonesia masih tumbuh sebesar 3,69%, jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi perekonomian pada 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 2,07%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga lebih baik daripada beberapa negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia (3,1%), Vietnam (2,58%), dan Thailand (1,6%). Tingginya harga komoditas global berdampak positif pada ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepanjang 2021, nilai ekspor Indonesia mencapai US$231,54 miliar atau meningkat sebesar 41,88% dari periode yang sama tahun 2020.

Pada acara Asian Insights Conference 2022 sesi kedua yang diselenggarakan Bank DBS Indonesia, Senin (21/3), Wakil Menteri Keuangan Prof. Dr. Suahasil Nazara mengatakan, melandainya kasus COVID-19 serta relaksasi kebijakan pembatasan sosial menjadi alasan utama melesatnya dunia usaha di Indonesia karena adanya peningkatan aktivitas konsumsi dan retail yang sejalan dengan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi. Ini ditandai oleh meningkatnya indeks keyakinan konsumen Indonesia yang berada di atas angka optimis, dan selama enam bulan berturut-turut, pencapaian Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia tercatat di atas 50 atau berada di level ekspansif.

“Dengan meningkatnya angka pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2021, target pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 pun ikut meningkat menjadi 5,2% year on year (yoy) dan angka inflasi nasional diharapkan masih tetap terkendali pada tahun ini. Pemerintah harus tetap mengawasi kenaikan harga di tingkat internasional untuk menjaga kestabilan angka pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga harus mulai melakukan konsolidasi berkelanjutan melalui perbaikan penerimaan pajak dan perbaikan strategi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) agar lebih efisien dan tepat sasaran,” jelas Prof. Dr. Suahasil Nazara.

Wakil Ketua Umum KADIN Shinta Kamdani optimis akselerasi perekonomian di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan dapat dicapai melalui keberhasilan transisi pandemi ke endemi. “Meskipun pasar di Indonesia sudah mulai berangsur pulih, tetapi banyak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang gulung tikar akibat dari pandemi COVID-19. Saat ini, pemerintah RI bersama KADIN berfokus pada pengembangan UMKM agar dapat berekspansi menjadi lebih kompetitif di pasar global dengan menggunakan pendekatan terintegrasi dengan menitikberatkan pada kemitraan dengan UMKM. Kunci dari keberhasilan ini dapat dicapai melalui UU Cipta Kerja. Melalui kebijakan ini kita dapat mengembangkan upstream dan downstream secara cepat, karena kebijakan ini dapat menarik investor ke Indonesia yang nantinya akan membuka peluang yang lebih besar bagi pelaku ekonomi untuk mengakselerasi bisnisnya, dan membantu menggairahkan perekonomian nasional,” ujar Shinta Kamdani.

Saat ini UMKM di seluruh dunia, menurut Chief Economist DBS Taimur Baig, sedang menghadapi masa sulit, dan 2022 akan tetap menyisakan tantangan bagi para UMKM. “Untuk menyiasatinya, Pemerintah dapat melakukan beberapa langkah, seperti menyediakan regulasi dan kebijakan perpajakan yang stabil, dan meningkatkan fungsi pemerintahan, serta melakukan beberapa perubahan kebijakan yang dapat memudahkan pembayaran pajak, pemberian izin usaha, serta pemberian surat rekomendasi usaha bagi masyarakat yang ingin memulai usahanya. Dengan kata lain, pemerintah harus bekerja lebih baik dalam mempermudah sistem administrasi bagi para UMKM, sehingga UMKM dapat berkembang dengan cepat. Tidak hanya taraf regional, tetapi juga global.”

Taimur Baig menambahkan dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia seyogyanya mulai merancang strategi perekonomian untuk pasar regional dan global. Dengan memanfaatkan kemudahan akses dan membuka peluang kerja sama secara regional dapat memicu para pelaku usaha menjadi lebih kompetitif. Hal tersebut juga akan membuat pelaku usaha tumbuh dengan cepat sehingga dapat menghadirkan solusi yang lebih matang dalam menjawab permintaan pasar regional, yang akhirnya dapat mengembangkan perekonomian regional menjadi lebih komprehensif.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa setiap peristiwa memiliki nature (sifat dasar) yang berbeda-beda. Apabila Krisis Moneter 1997 memberikan dampak besar bagi masyarakat golongan menengah ke atas, pandemi COVID-19 kali ini membuat seluruh lapisan masyarakat, terlebih masyarakat menengah ke bawah merasakan dampak yang signifikan. Adanya pembatasan pergerakan sosial menyebabkan masyarakat sulit untuk melakukan kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah dalam mengendalikan pandemi COVID-19 sangat berpengaruh pada sentimen masyarakat terhadap kepercayaan kepada pemerintah.

“Menurut survei Indikator Politik Indonesia, kepercayaan masyarakat (approval rating) terhadap Presiden Joko Widodo terus bergerak naik, meningkat menjadi 77% dan berada di posisi kedua dari 13 negara demokrasi lainnya sejak Desember 2021 lalu. Untuk meningkatkan approval rating, pemerintah perlu segera menyelesaikan isu perekonomian yang berpengaruh langsung pada kehidupan masyarakat, seperti peningkatan harga bahan pangan dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Selain itu, Pemerintah dapat menggunakan G20 Summit 2022 sebagai ajang menunjukkan potensi Indonesia di kancah global. Saya berharap dengan menjadi tuan rumah G20 Summit 2022, Indonesia dapat memengaruhi sentimen masyarakat terhadap pemerintah, serta memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian di Indonesia,” jelas Burhanuddin Muhtadi.