PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) / PII, salah satu special mission vehicles (SMV) Kementerian Keuangan, kembali melakukan penjaminan projek infrastruktur dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yaitu Projek Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Madiun, Jawa Timur.

Komitmen PII dalam penjaminan infrastruktur ini seiring dengan penandatanganan beberapa perjanjian oleh Direktur Utama PII M. Wahid Sutopo, Bupati Madiun Ahmad Dawami, selaku Penanggung jawab Projek Kerja sama dan Direktur Utama PT Tri Tunggal Madiun Terang Eka Feri Hardiman selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) yang berlangsung pada 20 September 2022 di Madiun.

Adapun beberapa perjanjian yang ditandatangani pada kegiatan tersebut yaitu Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Madiun selaku PJPK dan PT Tri Tunggal Madiun Terang selaku BUP, Perjanjian Penjaminan antara PII dan Tri Tunggal Madiun Terang, serta perjanjian Regres antara Pemerintah Kabupaten Madiun dan PII, dengan ruang lingkup meliputi pembangunan baru (tanpa retrofit), pengoperasian, dan pemeliharaan terhadap 7.458 titik yang tersebar di jalan nasional, jalan kabupaten utama, dan jalan perkotaan.

KPBU Alat Penerangan Jalan di Kabupaten Madiun ini merupakan KPBU APJ pertama di Indonesia yang berhasil menyelesaikan tahapan transaksi. Wahid Sutopo menyatakan bahwa proyek APJ di Kabupaten Madiun ini merupakan proyek KPBU berskala kecil pertama yang dijamin oleh PT PII, dengan bekerja sama dengan pemerintah setingkat kabupaten. “Projek ini menunjukkan komitmen PT PII dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia untuk berbagai skala proyek,” ujar Sutopo dalam keteranganya pada Selasa (20/9/2022).

Manajemen PII berharap hal ini dapat menambah jumlah projek infrastruktur lainnya untuk dapat dijalankan dengan skema KPBU serta merupakan komitmen dalam mendukung proyek dengan manfaat penghematan energi dalam rangka mendukung green infrastructure, serta mampu memberikan dampak signifikan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Madiun. “Kami mengapreasiasi upaya Kabupaten Madiun melakukan upaya penerapan alternative financing melalui KPBU sehingga berhasil menjadi kabupaten pertama yang menerapkan KPBU dengan Bupati sebagai PJPK,” kata Sutopo.

Bupati Madiun mengapresiasi terlaksananya Kerja sama pemerintah dan Badan Usaha untuk pelaksanaan Projek APJ ini. “Kebutuhan akan APJ ini merupakan upaya Pemkab Madiun untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sehingga bisa memberikan kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam beraktivitas. Upaya ini juga menunjukkan keseriusan Pemkab Madiun untuk mengupayakan penerapan pembiayaan alternatif. Revitalisasi APJ ini juga mendukung upaya Pemerintah Pusat dalam melakukan efiensi energi dari pergantian lampu yang lebih hemat energi,” tutur Ahmad.

Projek ini diharapkan membawa dampak sosial, ekonomi, keamanan yang muaranya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Dengan penerangan jalan yang memadai, maka akan mengurangi kriminalitas dan menurunkan angka kecelakaan serta jam operasi UMKM dan pelaku ekonomi lainnya akan tambah panjang sehingga perputaran ekonomi semakin tinggi. Mudah-mudahan jika angka kriminalitas dan kecelakaan turun, investor akan semakin tertarik untuk masuk ke sektor jasa di Kabupaten Madiun” tambah Ahmad.

Swa.co.id