Tata Guna Lahan Papua Barat untuk Ciptakan Lapangan Kerja

EcoNusa dalam acara Indonesia Development Program 2019 (Dok. SWA)

Tanah Papua merupakan penyumbang 50% keanekaragaman hayati di Indonesia. Menjaga keragaman hutan Papua sama dengan menjaga keanekaragaman hayati, juga populasi orang Papua Asli (OAP) yang menggantungkan hidup dari ekosistem hutan.

Hal tersebut menjadi ulasan salah satu sesi Indonesia Development Form (IDF) 2019 di Jakarta, (22/7/2019). Oleh karena itu, diharapkan keragaman dikelola hingga meningkatkan taraf ekonomi OAP dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Riset Pangan dan Tata Guna Lahan (The Food and Land Use -FOLU), yang dilakukan oleh tim Universitas Papua, Center for International Forestry Research (CIFOR), Pemda Papua Barat, merekomendasikan bahwa terdapat sejumlah potensi dan tantangan untuk menciptakan peluang lapangan pekerjaan bagi OAP daam pengelolaan SDA setempat.

Studi yang didukung oleh World Resources Intstitute (WRI) dan Yayasan EcoNusa ini dilakukan pada awal 2019 dengan mengambil fokus keterkaitan antara pangan, tata guna lahan, dan pengelolaan jasa ekosistem berbasis hutan dan laut untuk menjamin keberlangsungan kehidupan, juga pembangunan berkelanjutan di Papua Barat.

Charlie Dany Heatubun, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat, mengatakan, "Studi Pangan dan Tata Guna Lahan sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan provinsi Papua Barat yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelestarian keanekaragaman hayati, pemanfaatan jas lingkungan, ekonomi kreatif, dan peningkatan partisipasi masyarakat."

Pengelolaan hutan dan sumberdaya hayati yang baik dapat menjamin kemandirian pangan, perbaikan gizi, serta membangun SDM yang berkualitas. Hal tersebut tentunya penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi influsif dan berkelanjutan.

Saat ini, Papua Barat mengimpor sumber pangan dari luar daerah. Jumlah pangan yang dipasok dari luar (Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara) berjumlah 80 persen dibandingkan dengan pangan lokal. Ini menunjukkan bahwa Papua Barat belum mandiri pangan. Oleh sebab itu, tahun 2019, Pemerintah Provinsi Papua Barat akan melanjutkan pembembangan 5 komoditas strategis unggulan daerah, yakni kakao, kopi, pala, dan kelapa dalam.

Selain ketahanan pangan, studi tersebut juga mengkaji aspek budidaya perikanan dan ekowisata sebagai bagian penting terkait tata guna lahan. Perencanaan budidaya perikanan diperlukan, mengingat kontur pegunungan di Papua Barat yang sulit mendapatkan sumber protein hewani. Sementara pengembangan ekowisata yang melibatkan peran OAP perlu mendapat perhatian lebih.

Sektor pariwisata juga merupakan salah satu prioritas pembangunan provinsi Papua Barat yang tertuang dalam misi kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD tahun 2017-2022. Pengembangan ekosiwsata dapat perhatian lebih setelah Papua Barat mendeklarasikan diri sebagai Provinsi Konservasi.

Kristian Sauyai, Perkumpulan Penggerak Usaha dan Penghidupan Masyarakat Asli Raja Ampat (PERJAMPAT) mengatakan," Lingkungan merupakan dentitas kami sebagai masyarakat Raja Ampat dan kami bangga menjadi bagian dari Raja Ampat. Untuk itu, kami akan terus menjaga alam, sehingga generasi berikutnya dapat menikmati alam yang sama dengan yang kami nikmati saat ini."

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)