Kemenperin Pertimbangkan Insentif Pajak Tax Rebate untuk Mobil LCE

Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian, mengkaji dua skema pajak di program mobil rendah emisi karbon (low carbon emission/LCE). Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mempertimbangkan insentif pajak berupa tax rebate dan tax feebate. Jika kendaraan yang emisi karbonnya di bawah ambang batas diberikan tax rebate atau potongan pajak yang jumlahnya bervariasi hingga nol persen. Sebaliknya, tax feebate dikenakan pajak untuk kendaraan bermotor yang tidak memenuhi standar emisi karbon. “Kami sedang membahas pajak tax rebate dan tax feebate untuk LCE,"  ujar Airlangga di Pabrik Mercedes-Benz, Wanaherang, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa kemarin.

Pemerintah masih membahas aturan bagi program LCE atau program mobil ramah lingkungan. Produsen otomotif mengharapkan mobil yang emisinya rendah karbon akan dikenakan pajak yang lebih rendah dibandingkan mobil yang emisi karbonnya lebih tinggi dari mobil beremisi rendah karbon. Sebelumnya, pemerintah menerapkan peraturan Low Cost Green Car (LCGC) bagi mobil ramah lingkungan berbasis mesin konvensional, Nantinya, pemerintah akan menerapkan LCE yang diharapkan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil diganti oleh mobil yang menggunakan energi baru dan terbarukan, seperti biofuel, gas, hibrida, listrik, dan hidrogen.Pemerinta memberikan fasilitas berupa pembebasan PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah), dipayungi berbarengan dengan LCGC.

Produsen mobil yang mampu memproduksi mobil LCE akan mendapat diskon PPnBM. Airlangga belum bisa memastikan aturan LCE diterbitkan karena Kemeperin masih membahas hal ini dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. “Kami masih membahasnya dengan kementerian terkait,” ucapnya.

Sebelumnya, Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) mengkaji usulan ambang batas emisi gas CO2 yang pernah disampaikan KPBB kepada pemerintah berkisar 120 g/km. Mobil penumpang memproduksi 120 gram tiap  1 km. KPBB mengharapkan pemerintah memberi insentif pajak nol persen kepada produsen yang mampu mencapai ambang batas emisi tersebut. Sebaliknya, kendaraan yang melampaui 120 gram/km terkena pajak feebate Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia mengamati peminat mobil hibrida dan mobil ramah lingkungan di Indonesia cukup besar. Insentif  pajak LCE bisa memenuhi keinginan pemerintah menjadikan Indonesia sebagai basis produksi mobil LCE. Produsen mobil akan mempertimbangkan skala keekonomian bila harus membangun pabrik untuk LCE.

Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian (kedua dari kiri) di Pabrik Mercedes-Benz, Wanaherang, Bogor Jawa Barat pada Selasa (24/1/2017). Kementerian Perindustrian mengkaji insentif pajak mobil rendah emisi karbon atau LCE. (Foto : Vicky Rachman/SWA).

Berbicara emisi karbon, pemerintah berkomitmen menurunkan emisi karbon yang disepakati di Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim Paris (Conference of the Parties/COP21) di tahun 2015. Indonesia ingin menurunkan emisi CO2 (karbon dioksida) sebesar 29% di 2030. Kendaraan rendah emisi karbon merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai target itu, Kemenperin menginginkan implementasi insentif pajak LCE dan BBM Euro 4 berjalan parallel. Program LCE dimaksudkan untuk diimplementasikan terlebih dahulu. Tujuannya untuk mendorong  industri otomotif mempersiapkan diri, sebelum menuju kepada pemberlakuan tax berdasarkan CO2 (CO2 based tax). Program LCE harus didukung dengan ketersediaan bahan bakar yang sesuai agar menghasilkan emisi karbon yang rendah. Selain pengkajian LCE, Airlangga menyebutkan Kemenperin masih membahas kajian ulang kerjasama Indonesia-Japan Partnership Agreement (IJEPA) di sektor otomotif.”IJEPA baik-baik saja,” katanya sambil melempar senyum.

Mobil Pedesaan

Selanjutnya, Kemenperin sedang mengembangkan mobil pedesaan untuk mendukung aktivitas perekonomian di kawasan pedesaan. Saat ini, purwarupa mobil pedesaan sudah diujicoba dan bakal dipasarkan pada Agustus 2017. "Mobil pedesaan prototipenya sudah dibuat dan dites lebih dari 100 ribu km," kata Airlangga.  Mobil pedesaan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan yang umumnya bekerja di sektor pertanian dan diharapkan menunjang industri otomotif lokal dalam memproduksi teknologi kendaraan bermotor multiguna pedesaan. Kemenperin menggandeng Institut Otomotif Indonesia (IOI) menggelar lomba desain kendaraan pedesaan tingkat perguruan tinggi. Pemenang dari kompetisi tersebut akan diputuskan pada Maret mendatang, sementara peluncurannya dilakukan pada Agustus.  Rencananya, mesin mobil itu berkapasitas 600 cc yang harganya Rp 60 juta/unit."Pengembangan desain dan pengujian sedang dilanjutkan tahapannya. Prinsipnya, mobil ini akan jadi utility vehicle yang bisa juga dimanfaatkan untuk kebutuhan pedesaan," ungkap Airlangga.

Kemenperin pada 2015 telah melakukan penyempurnaan platform kendaraan bermotor multiguna pedesaan serta melakukan konsolidasi dan peningkatan kemampuan industri kendaraan dalam negeri dalam mendukung kendaraan angkutan pedesaan. Salah satu produsen kendaraan bermotor nasional yang kini sudah berhasil membuat kendaraan bermotor multiguna perdesaan adalah PT Super Gasindo Jaya. Perusahaan ini berhasil menciptakan desain sekaligus membuat prototype mobil multiguna perdesaan merek Tawon dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai 100%.

Super Gasindo memproduksi kendaraan multiguna yaitu seri Tawon AG dan Tawon AMURA. Tawon AG menggunakan mesin RUSNAS yang dikembangkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) berkapasitas 640 cc. Tawon AG adalah mobil pikap dengan penggerak depan (front drive) dan dapat menggunakan bahan bakar bioetanol, bensin, atau gas (CNG, LPG, atauLNG). Airlangga menjelaskan pihaknya akan membuat sistem terbuka atau open source. "Ada beberpa assembler yang nanti kita bisa pakai, dari bisa lokal. Perindustrian nanti akan buat desain, dimana karena ini sifatnya kendaraann pedesaan, kita akan membuatkan sistem desain, kita akan buatkan sistem komponen, kita akan buatkan sistem variasi produksinya," ujarnya.

Sistem yang dibuat oleh pemerintah, diantaranya open source itu, membuka ruang selebar-lebarnya bagi produsen untuk memproduksi mobil pedesaan di berbagai lokasi."Dimana nanti bisa juga diproduksi di bengkel-bengkel ataupun pabrikan karoseri setempat," ia menegaskan. Produsen mobil pedesaan belum ditetapkan, namun pemerintah membuka pintu selebar-lebarnya bagi pabrikan lokal atau luar negeri dengan sistem serta kontrol dari Kemenperin."Kita akan membuatkan sistem desain, sistem komponen, sistem variasi produksinya. Dimana-mana nanti bisa juga diproduksi, di bengkel-bengkel ataupun pabrikan karoseri setempat," bebernya. (*)

 

 

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)