Jangan Ada Ego Sektoral dalam Implementasi E-Government

Teknologi informasi telah berkembang pesat di berbagai bidang, tak terkecuali di pemerintahan. Manfaat e-Government (electronic government) sangat terbukti mampu mengurangi praktik-praktik tercela. Beberapa pemerintah daerah (pemda), termasuk DKI Jakarta, sudah mulai memanfaatkan e-government untuk proses pengadaan barang dan jasa (e-procurement). E-Government pada dasarnya adalah pemanfaatan teknologi informasi, baik internet maupun noninternet untuk memberi layanan yang jauh lebih nyaman dan efisien untuk warga perseorangan ataupun organisasi. Meski begitu, implementasi e-Government di pemerintah pusat masih terkendala.

Dirjen ICT Aplikasi Kementerian Komunikasi & Informatika, Bambang Heru mengatakan, kunci implementasi e-Government adalah tidak adanya ego sektoral yang muaranya adalah pelayanan publik akan jauh lebih baik. Konektivitas antarkementerian/lembaga sangat penting. “Kami terus melakukan sosialisasi, termasuk pemberdayaan. Ini penting untuk mengetahui sejauh mana kesiapan penerapan e-Government,” katanya.

Untuk itulah, lanjut dia, Presiden akan mengeluarkan Peraturan Presiden untuk mempercepat implementasi e-Government. Sebelum sampai ke sana, koordinasi antarlembaga perlu dipererat dengan perantaraan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sementara, Kominfo bertanggung jawab dari aspek teknologi dan informasinya.

“Partisipasi masyarakat juga penting. Mereka harus yakin dengan implementasi e-Government, semuanya akan menjadi jauh lebih mudah. Merubah mindset sangat susah. Orang akan sulit percaya kalau tidak yakin akan terjadi,” ujarnya.

Dirjen ICT Aplikasi Kementerian Komunikasi & Informatika, Bambang Heru Tjahjono (Foto: IST) Dirjen ICT Aplikasi Kementerian Komunikasi & Informatika, Bambang Heru Tjahjono (Foto: IST)

Pemerintah lewat Kementerian PAN telah mencari konsep e-Government terbaik, termasuk lewat Forum Kerjasama e-Government dengan pemerintah Korea lewat Korea International Cooperation Agency (KOICA). Sistem yang ditawarkan adalah proses bisnis sistem pemerintahan atau Government Bussiness Process System (BPS), sistem monitoring dan manajemen online atau Intellingent Transportation System (ITS), dan sistem Iinformasi kesehatan dan kesejahteraan (Kartu Kesejahteraan).

Selama ini, sistem teknologi informasi di masing-masing Kementerian/Lembaga masih terpisah dan tersebar. Akibatnya, tidak ada standarisasi data dasar pada masing-masing kementerian. Aplikasi umum yang dipakai jelas tidak sama, sehingga belanja IT di Tanah Air tergolong sangat besar. Pada tahun 2013 saja, angkanya mencapai Rp14 triliun.

Kementerian PANRB telah mengeluarkan kebijakan untuk mengharmonisasikan peraturan dan kebijakan kunci implementasi e-Government dan mendorong pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi dari silo ke resource sharing. Jika sudah berhasil dilakukan, pemerintahan akan berjalan lebih efektif dan tentu saja transparan. Masyarakat juga lebih mudah dan nyaman dalam mengakses layanan pemerintah.

Meski begitu, tantangan terbesar dari penerapan e-Government adalah komputerisasi. Pemerintah mesti mempertimbangkan berbagai kendala yang mungkin dihadapi, antara lain keterbatasan kemampuan masyarakat yang beragam dalam hal bahasa, teknologi, pendidikan, aksesibilitas, dan adaptasi dan lainnya yang dapat berpengaruh dalam pemanfaatan e-Government.

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)