Tiga Tahun Terakhir Kinerja Perikanan Nasional Melambat

Ikan hasil tangkapan nelayan. (dok. KKPNews)

Kinerja perikanan nasional pada tiga tahun terakhir menunjukkan perlambatan. Bahkan target produksi dan ekspor perikanan nasional yang dicanangkan, nyaris tidak ada yang tercapai. Selain itu, angka kredit macet untuk UMKM Sektor Perikanan pun mengalami peningkatan. Hal ini disampaikan Niko Amrullah, Ketua Departemen Kajian Strategis Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Jakarta, (14/1/2018).

“Realisasi produksi perikanan di tahun 2015 mencapai 10,87 juta ton, sementara targetnya adalah 13,6 juta ton. Juga di tahun 2017, realisasi produksi adalah 9,91 juta ton sedangkan targetnya pada angka 16,04 juta ton,” kata Niko.

Untuk realisasi ekspor perikanan nasional, tahun 2015 mencapai US$ 3,95 miliar,  padahal target ekspor mencapai US$ 5,86 miliar. Tahun 2016, realisasi hanya mencapai sekitar 44,5% yakni dari target US$ 6,82 miliar terealisasi sebesar US$ 3,78 miliar. Sementara untuk tahun 2017, realisasi ekspor mencapai 58,4%, dari target US$ 7,62 miliar terealisasi US$ 3,17 miliar. “Jadi, realisasi ekspor perikanan nasional pun mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir,” ungkapnya.

Menurutnya, sebagai pembanding, ekspor perikanan Vietnam mencapai 2 kali lipat dari Indonesia. Padahal Indonesia memiliki panjang garis pantai 30 kali lipat lebih panjang dan  Zona Ekonomi Ekslusif yang luasnya 3 kali lebih luas dari Vietnam,” kata dia.

Sedangkan angka kredit macet UMKM Sektor Perikanan mengalami kenaikan dari 4,30% di 2016 menjadi 5,04% di 2017. Hal ini menunjukkan kelesuan giat usaha ekonomi skala kecil menengah di sektor perikanan.

Niko menjelaskan bahwa kondisi perikanan kita mengalami kesalahan orientasi tata kelola. Tiga Tahun  Poros Maritim, belum menampakkan dampak nyata terhadap kesejahteraan nelayan. “Karenanya, perbaikan tata kelola perlu ditingkatkan. Pertama, internal Kementerian Kelautan Perikanan sebagai ujung tombak representasi pemerintah dalam mensejahterakan nelayan. Kedua, lembaga dan kelembagaan di dalam masyarakat pesisir perlu dikuatkan untuk akselerasi pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pesisir,“ ujar Niko.

 

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)