Pandemi memaksa lingkungan untuk berubah dan beradaptasi secara cepat. Perubahan ini juga telah mendorong perusahaan untuk melakukan suatu terobosan penting tentang cara bekerja ke depannya, yaitu dengan memberlakukan flexible working.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) misalnya, sejak April 2022 lalu telah menerapkan mekanisme Flexible Working Arrangement di mana pegawai dapat melakukan pekerjaan secara hybrid dengan jadwal work from office (WFO) dan work from home (WFH).

Direktur Group SDM LPS Damaiyanti Sakti Maharani mengatakan, Flexible Working Arrangement (FWA) adalah respon perusahaan terhadap perubahan zaman agar tetap efektif dalam menjalankan perannya sekaligus menciptakan pengalaman baru bagi karyawan. Dengan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan engagement karyawan dan mendukung LPS menjadi IDIC The Best Place to Work.

“Dengan adanya FWA, kami bisa responsif terhadap tren ke depan sehingga lebih adaptif, meningkatkan produktivitas pegawai, dan bisa merespon transformasi digital. Selain itu mengurangi force majeure impact seperti adanya virus, transmisi, atau natural disaster. Ini juga menjadi daya tarik untuk talent dan retention,” ujarnya dalam webinar SWA bertajuk Reinventing Human Capital Strategy to Become Employer of Choice in The New Business Landscape, Kamis (19/05/2022).

Damaiyanti mengungkapkan, LPS menetapkan jumlah hari WFO dan WFH dalam satu minggu untuk seluruh pegawai, dengan pola 2 hari bekerja di kantor dan 3 hari bekerja secara remote. LPS juga menyiapkan dukungan berupa laptop untuk seluruh pegawai termasuk tenaga alihdaya dan dukungan berupa subsidi internet, serta aplikasi sistem informasi yang dikembangkan khusus untuk pelaksanaan Flexible Working Arrangement.

Lembaga penjamin milik pemerintah ini juga melakukan penguatan ke dalam melalui pengembangan infrastruktur untuk mendukung Flexible Working Arrangement, seperti adanya workstation booking system, collaboration support, dan task management.

Ke depan, LPS akan meluncurkan The New iOpera HR Application, flexible printing, sharing informasi melalui kalender outlook, serta zoom meeting notification.

Untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada seluruh pegawai, LPS memberikan fasilitas berupa penyediaan asuransi jiwa. LPS juga merilis kerja sama dengan konsultan untuk memberikan fasilitas konseling secara virtual bagi pegawai yang membutuhkan dalam rangka memelihara kesehatan mental pegawai dan keluarga.

Selain itu LPS menerapkan clean desk policy, kebersihan meja kerja dari barang yang bersifat pribadi. Penyemprotan desinfektan dilakukan secara berkala di pagi dan malam hari, lebih diintensifkan lagi jika terdapat pegawai yang terinfeksi covid-19. Di ruang kerja juga disediakan air purifier, virus killer, dan air inspire.

“Selama masa pandemi, kami memberikan bantuan pengobatan kepada pegawai dan keluarga yang terkena Covid-19, penyediaan tempat isolasi dan karantina bekerjasama dengan pihak ketiga, secara rutin melakukan pemeriksaan PCR kepada pegawai yang akan melakukan WFO serta kepada pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas, baik sebelum ataupun setelah perjalanan. Pemberian suplemen kesehatan juga diberikan secara berkala,” jelas Damaiyanti.

Adapun Flexible Working Arrangement merupakan bagian dari Rencana Strategis LPS, yaitu pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang LPS yang berlaku selama 5 tahun. Setiap tahun LPS memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang dalam penyusunan maupun pelaksanaannya selalu direview dan harus mendapat persetujuan oleh Dewan Komisioner LPS.

Arahan pada Rencana Strategis dan RKAT menjadi guideline pegawai dalam melakukan prioritasi pekerjaan di unit kerja. Setiap tahun LPS juga selalu mengukur pencapaian kinerja lembaga. Pada 2019 kinerja lembaga LPS sebesar 101% dari target yang telah LPS tetapkan.

“Karena masih dalam tahap pembelajaran menghadapi pandemi, di 2020 kinerja LPS sempat turun menjadi 97%. Namun dari tahun 2020 LPS belajar untuk menghadapi berbagai tantangan ataupun kendala di masa pandemi sehingga di 2021 LPS berhasil mencapai kinerja lembaga tertinggi selama LPS berjalan, yakni sebesar 108%,” tuturnya.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id