Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa seluruh belanja APBN 2023 telah dinormalisasi. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) yang diselenggarakan pada Kamis (26/1/2023).

“Kalau kita bicara transisi 2023, tadi seluruh belanja kembali ke Kementerian atau Lembaga, kata Pak Menko. Jadi, kita kembali ke Kementerian atau Lembaga, enggak ada lagi yang disebut PCPEN,” kata Menkeu dilansir dari keterangan resminya, Jumat (27/1/2023).

Belanja APBN tahun 2023 dirancang mencapai Rp 3.061,2 triliun, menurun dari realisasi sementara tahun 2022 yang mencapai Rp 3.090,8 triliun. Dengan jumlah anggaran tersebut, APBN tidak lagi melakukan belanja vaksin dan pembayaran pasien Covid-19.

Menkeu menekankan bahwa alokasi belanja negara ini justru akan diarahkan untuk mendorong produktivitas dan melindungi masyarakat. Dukungan anggaran yang memadai untuk menjaga daya beli masyarakat dan fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran tetap dilakukan.

“Sehingga tahun 2023 ini ya sebetulnya kalau subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), harga BBM cenderung turun. Kita akan tetap punya ruangan yang cukup,” kata perempuan yang juga mantan Managing Director World Bank ini.

Menurut Sri Mulyani, tahun ini, Indonesia sudah mulai transisi menuju ke situasi normal. APBN tahun 2023 yang jumlahnya Rp 3.061 triliun mulai dinormalisasi kembali. Anggaran yang semula diprioritaskan untuk penanganan covid (alokasi PC PEN tahun 2022 mencapai Rp 414,5 triliun) dikembalikan ke kementerian atau lembaga untuk mengatasi isu prioritas lain seperti penanganan ketimpangan gizi (stunting), ketahanan pangan, juga penyelesaian infrastruktur strategis nasional.

Lebih detail, anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp 612,2 triliun, anggaran kesehatan Rp 178,7 triliun, anggaran perlindungan sosial masih lebih tinggi dari tahun 2022 yakni Rp 476,0 triliun, anggaran ketahanan pangan Rp 104,2 triliun, anggaran ketahanan energi Rp 341,3 triliun termasuk di dalamnya untuk subsidi, anggaran infrastruktur direncanakan Rp 392,1 triliun, dan anggaran pertahanan keamanan sebesar Rp 316,9 triliun.

“Jadi ini adalah situasi APBN fleksibel mengikuti tantangan yang dihadapi oleh negara kita. Sehingga kita berharap tahun 2023 itu kita tetap melanjutkan pemulihan ekonomi, makanya kita optimis, kita tetap jaga stabilitas dan juga inequality dikurangi, belanja belanja bansos dan berbagai pendidikan kesehatan untuk mengurangi kesenjangan, dan pemulihan ekonomi tetap bisa dijaga dan tetap resilien,” kata Menkeu.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id