XL Axiata Bantah Jaringannya 100 Persen Dibangun Huawei

Ramai soal penurunan tarif interkoneksi membuat operator selular yang mendukung kebijakan tersebut merasa terganggu dengan pernyataan beberapa pihak yang berlawanan dengan mereka. XL Axiata salah satunya, yang menganggap pernyataan pengamat dalam salah satu pemberitaan tidak berdasarkan fakta.

Seperti diketahui berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 1153/M.Kominfo/PI.0204/08/2016 yang dikeluarkan 2 Agustus 2016 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang menetapkan biaya interkoneksi turun merata 26 persen dari Rp 250 per menit menjadi Rp 204 per menit ditangguhkan pelaksanaannya atas desakan DPR. Sedianya kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 September 2016. Meski demikian, XL Axiata, Indosat Ooredoo dan Tri sebagai pihak yang mendukung tarif baru tersebut, tetap akan menjalankannya sejauh itu kesepakatan antar operator secara B2B.

Turina Farouk, Corporate Communication PT XL Axiata Tbk. Turina Farouk, Corporate Communication PT XL Axiata Tbk.

Hal ini ditanggapi oleh pengamat telko yang juga Sekjen Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB, M. Ridwan Effendi, bahwa hal itu untuk keuntungan mereka saja. Baca juga Biaya Interkoneksi Baru Diterapkan, Indosat, XL dan Tri Untung Dua Kali?. Pernyataan pengamat tersebut dibantah keras Turina Farouk, VP Corporate Communication XL Axiata, yang menilai terdapat beberapa informasi yang disampaikan pengamat tersebut menyesatkan dan sangat merugikan XL. Mengutip Undang-undang Telekomunikasi no 36 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah (PP) 52 tahun 2000, Turina dalam bantahan tertulisnya menyampaikan bahwa operator berkewajiban untuk dapat membangun jaringan sendiri. “Informasi pembangunan jaringan yang dilakukan XL, telah kami publikasikan dalam laporan tahunan, yang bisa diakses di website kami www.xl.co.id,” ujarnya.

Untuk diketahui, saat ini XL telah membangun 66 ribu BTS, dengan 23 ribu BTS 3G dan 6500 BTS 4G dengan total pelanggan 44 juta. Menurut Turina, berarti XL Axiata sebagai operator telekomunikasi telah memenuhi kewajibannya kepada pemerintah dalam membangun jaringan, melayani kebutuhan layanan telekomunikasi masyarakat dan menyediakan akses telekomunikasi di lebih dari 93% populasi masyarakat Indonesia, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia sangat menyayangkan pernyataan pengamat tersebut yang dianggap menyesatkan. Terlebih pada pernyataan Ridwan yang menyatakan bahwa jaringan XL dibangun Huawei dan XL tinggal sewa saja. “Pernyataan yang sangat menyesatkan dan tidak mendasar,” ujarnya. Untuk diketahui Huawei digandeng XL untuk managed service jaringannya sejak 2012. Kala itu Hasnul Suhaimi masih menjadi Dirut XL yang mengambil langkah tersebut sebagai upaya menghemat beban perusahaan, baik opex (operating expenditure) maupun capex (capital expenditure) hingga Rp 1,35 triliun dalam tujuh tahun ke depan agar XL lebih fokus pada bisnis intinya penyediaan layanan. Pengelolaan jaringan 2G dan 3 G miliknya dialihkan pengelolaan jaringannya kepada Huawei, termasuk NOC (Net Operations Ceter), FOP (Field of Operations), Spare Parts Management Services dan NPM (Network Performance Management).

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)