Hari nahas, pada 26 Maret 2016 itu, tak akan dilupakan oleh Hilman Risan. Kala itu, Hilman yang menjabat sebagai Presiden Direktur PT Patria Maritime Lines (PML), menerima telepon dari nakhoda kapal tunda (tugboat) Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 yang membawa batu bara sebanyak 7.200 ton milik PT Antang Gunung Meratus (AGM). Di ujung telepon, sang nakhoda menyampaikan informasi kepada Hilman mengenai kapal yang dibajak oleh kelompok Abu Sayyaf di kawasan Pulau Languyan, Filipina Selatan.

Pada 15 Maret 2016, kedua kapal itu bertolak dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menuju Filipina. Beberapa hari kemudian, kapal dibajak kelompok Abu Sayyaf di Perairan Sulu, Filipina. Sepuluh anak buah kapal (ABK) Kapal Brahma 12 yang berpaspor Indonesia disandera oleh para perompak. Awak kapal dibawa ke daratan. “Sedangkan kapal diambil alih perompak dan dibawa ke daerah Teluk Languyan di Filipina,” ujar Hilman.

Di fase awal situasi kritis ini, Hilman mengoordinasikan komunikasi di internal PML dan nahkoda kapal untuk memastikan keselamatan para kru. “Kemudian, kami berkoordinasi dengan agen kapal di Filipina untuk mengecek ulang situasi itu kepada otoritas setempat dan menghimpun informasi dari penjaga pantai (coast guard) Filipina mengenai peristiwa ini,” imbuh Hilman yang pensiun sebagai Komisaris PML pada April 2021.

Berikutnya, ia menjalin koordinasi dengan AGM, pemilik muatan batu bara, untuk menyiapkan proses klaim asuransi kargo untuk mengantisipasi potensi kerugian (total loss) seperti yang termaktub dalam perjanjian General Affreighment. “Selain itu, perusahaan juga membentuk tim koordinasi krisis dan menjadwalkan pertemuan untuk melakukan langkah selanjutnya,” kata Direksi Patria Lines 2001-2018 ini.

Selanjutnya, PML berkordinasi dengan pihak keluarga ABK untuk menginformasikan langkah taktis mereka untuk membebaskan 10 kru kapal. “Sepuluh WNI ini disandera sejak 26 Maret 2016. Penyanderanya terafiliasi dengan Abu Sayaff,” Hilman menyebutkan.

Setelah itu, PML menjalin komunikasi intensif lintas instansi, antara lain dengan Kementerian Luar Negeri, TNI, dan Polri. Berikutnya, komunikasi intensif dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan Filipina untuk membebaskan 10 ABK itu.

PML dan pemerintah menggunakan jalur diplomasi agar penyandera membebaskan para awak kapal. Penyandera meminta uang tebusan. “Bagi kami, yang utama dari proses negoisasi pada saat itu adalah keselamatan kru kapal,” ungkap Hilman.

Selain keselamatan ABK, PML menjaga amanah konsumen yang membeli batu bara. Ada kasus-kasus tertentu, ketika permasalahan seperti itu terjadi, kapalnya akan ditinggalkan begitu saja oleh pemilik kapal. “Akan tetapi, kami selalu berkomitmen untuk mempraktikkan nilai perusahaan agar menyelesaikan permasalahan dan membebaskan ABK, walau prosesnya menyita waktu cukup lama,” katanya. Proses pembebasan itu berlangsung sekitar sebulan.

Akhirnya, 10 ABK dibebaskan dan diterbangkan ke Jakarta, pada Minggu, 1 Mei 2016. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyambut mereka di Bandara Halim Perdanakusuma.

“Kami sangat bersyukur atas ikhtiar dan doa seluruh pihak karena ABK kapal Brahma 12 dibebaskan meskipun banyak kesulitan dalam misi ini. Kapal dan muatannya ditemukan dan mudah ditarik lagi ke perairan Indonesia dan tidak ada accident di kapal bermuatan batu bara,” ungkapnya Hilman.

Ia dan manajemen PML memetik pelajaran dari peristiwa ini. Dari sisi organisasi, Hilman meyakini ada jalan keluar dari setiap permasalahan, antara lain dengan berkolaborasi di internal dan eksternal.

“Contohnya dalam kasus ini, kami berkolaborasi dengan pihak eksternal, yakni Kementerian Luar Negeri, yang berkomitmen untuk membantu menyelamatkan awak kapal kami dengan risiko yang terjadi dan kami mendapatkan berbagai bantuan serta fasilitas,” Hilman menerangkan.

Proses pembebasan ABK itu memberikan pengalaman berharga kepada Hilman dan seluruh insan PML dalam mengatasi masalah yang rumit. Pada aspek operasional bisnis, PML juga memetik pelajaran dari hal ini.

Sebagai pemimpin puncak PML, Hilman setahap demi setahap membenahi struktur organisasi dan model bisnis sejak 2011. PML, anak usaha PT United Tractors Tbk., mengembangkan portofolio bisnis kemaritiman, yakni masuk ke bisnis perikanan dan galangan kapal demi mendapatkan sumber pendapatan baru.

Guna memuluskan bisnis, Hilman mendorong manajemen PML meningkatkan keterampilan SDM. Jika tidak dikembangkan people-nya, bisnis-bisnis baru yang dikembangkan itu tidak akan berjalan. Ia menjadi juru mudi untuk mengarahkan transformasi PML ini mencapai target.

Hilman menyinergikan komitmen pegawai dan memacu mereka untuk segera mengeksekusi rencana kerja. Fungsi pemimpin, menurutnya, adalah menyelaraskan nilai dan budaya kerja pegawai untuk mencapai target yang disepakati. Sehingga, performance-nya bisa diukur. “Inilah fungsi leader, dan itu biasanya dilakukan ketika menghadapi berbagai permasalahan,” kata pria yang kini menjadi komisaris independen di salah satu perusahaan manufaktur dan penasihat di perusahaan pengangkutan batu bara ini. (*)

Sri Niken Handayani & Vicky Rachman

www.swa.co.id